KPK Didesak Usut kaorupsi Pembelian Jet Sukhoi
Tahun 2013, Kementerian Pertahanan akan mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN 2013 yang naik sebesar 25,2 persen dari tahun 2012
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan ketidakwajaran harga dalam pembelian enam jet tempur Sukhoi SU-30MK2.
Ditemui di kantor KPK, Rabu (15/8/2012), aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Lankun mengungkapkan, jika pengusutan dugaan ketidakwajaran harga dalam pengadaan 6 unit pesawat Sukhoi ini penting. Menurutnya, menjadi langkah awal, pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk terlibat dalam setiap pengadaan alutista.
Menurutnya, selama ini Kementerian Pertahanan selalu bersikap tidak transparan dalam pembelian alat-alat alutista. Ketertutupan ini, kata Tama, patut diduga menyuburkan praktik KKN.
Apalagi, untuk tahun 2013, Kementerian Pertahanan akan mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN 2013 yang naik sebesar 25,2 persen dari tahun 2012 menjadi sekitar Rp77 triliun.
Selain itu, Tama juga menyoroti ketidakwajaran harga dalam pembelian enam unit jet tempur yang mencapai 470 juta dollar Amerika hingga 500 juta dollar Amerika atau per unit yang mencapai harga 83 juta dollar Amerika.
"Tentu saja angka tersebut terlampau tinggi jika dibandingkan dengan pembelian jet tempur Sukhoi dengan tipe yang sama pada tahun 2010 yang hanya seharga US 55 juta dollar (Amerika)," ujar Tama.
Oleh sebab itu, menyikapi rencana pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2013, Tama bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang dinilai telah menjadi beban bagi pemerintah saat ini atas kebijakan di sektor pertahanan yang tidak konsisten dan minim transparansi.
"Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini Kementerian Pertahanan dibawah kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro minim transparansi baik kepada publik maupun juga DPR dan malah melabeli realisasi pembelian alutista dengan status 'rahasia negara," tandasnya.
