Sekjen DPP PPP Doakan Muslim Rohingya

Baca juga: PDIP Kutuk Pembunuhan Muslim di Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk pemerintahan Myanmar yang telah membiarkan tindakan penganaiyaan dan pembunuhan massal secara sistematis kepada kaum minoritas muslim etnis Rohingya.

Tindakan ini mengindikasikan sebuah pembantaian etnis (ethnic genocide) dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. PPP mendoakan agar Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka.

"Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kaum minoritas Muslim Rohingya dan menerima arwah para penduduk yang meninggal. Semoga Allah SWT mengangkat kelak derajat mereka nanti di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin," kata Sekjen PPP, M Romahurmuziy, dalam keterangan persnya, Jumat (27/7/2012).

Romy, sapaan Romahurmuziy, menjelaskan penindasan terhadap kaum minoritas Rohingya telah diserang secara fisik dengan berbagai macam cara. Bahkan, di antaranya menggunakan senjata dan rumah mereka dibakar serta korban yang tewas telah berjumlah ribuan.

Hal ini mengakibatkan ribuan melarikan diri dari desa mereka dan mencari perlindungan ke negara tetangga, terutama Bangladesh.

PPP mendapatkan laporan bahwa bagi warga rohingya yang lahir dan dibesarkan di Myanmar telah dikenakan pelanggaran diskriminasi dan hak asasi manusia (HAM) secara serius oleh mayoritas masyarakat agama lain di Myanmar dan dibiarkan oleh Pemerintahan Militer Myanmar.

"Di mana terjadi pencabutan hak mendasar Warga Negara untuk hidup tentram dan damai di Negara kelahirannya, sehingga warga rohingya tersebut dianggap bukan Warga Negara dan diperlakukan selayaknya pengungsi ilegal," ujar Ketua Komisi IV DPR RI itu.

PPP juga melihat bahwa krisis kemanusiaan bagi warga Rohingya telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan dan telah diliput oleh berbagai media internasional. Oleh sebab itu, PPP sebagai sebuah partai yang berideologikan Islam yang Rahmatan lil’alamin menyatakan enam pernyataan sikap.

Pertama, PPP mengutuk pemerintahan Myanmar yang telah membiarkan tindakan melakukan penganaiyaan dan pembunuhan massal secara sistematis kepada kaum minoritas Muslim Etnis Rohingya, yang mengindikasikan sebuah pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.

Kedua, PPP juga mendesak pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara lainnya, khususnya negara muslim, untuk membantu menyelamatkan kaum minoritas muslim Rohingya dengan berbagai cara diplomatik maupun non-diplomatik, dan berusaha untuk membawa pelaku-pelaku pembantaian tersebut ke pengadilan internasional.

"Ketiga, kami mendesak kepada Persatuan Bangsa Bangsa (United Nation) untuk segera membuka akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara tetangga di ASEAN, seperti misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan negara-negara lainnya agar dapat masuk memberikan bantuan ke Negara Myanmar," tegasnya.

"PPP juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memberikan bantuan baik secara materiil maupun moriil sehingga kaum minoritas Muslim rohingya dapat terlepas dari kezaliman pemerintahan Myanmar," tandasnya lagi.

Keempat, PPP mendesak agar negara tetangga Bangladesh membuka diri untuk menampung para pengungsi kaum minoritas Rohingya yang terus dibantai secara sistematis oleh pemerintahan Myanmar, dan agar pihak Bangladesh dapat melakukan penampuangan dan tidak menolak masuknya pengungsi dari Myanmar.

Kelima, PPP menyerukan kepada PBB, khususnya UNHCR, untuk meningkatkan dan memperlancar proses dukungan dan merehabilitasi para pengungsi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri ke negara tetangga.

"Selain itu, karena PBB sendiri telah mengakui Rohingya sebagai salah satu kaum minoritas yang paling teraniaya di dunia, maka sebuah panel internasional dari pengamat perlu dibuat untuk terus memantau dan memastikan penganiayaan penganiyaan selanjutnya tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Keenam, lanjut Romy, di satu sisi PPP memuji perkembangan terakhir dalam kemajuan demokrasi di Myanmar. Namun, di sisi lain PPP melihat bahwa nasib kaum muslim Rohingya tidak mendapat perhatian sepadan seperti kaum atau etnis lain yang telah mendapatkan HAM yang layak oleh pemerintahan Myanmar.

Dan PPP merasa prihatin di mana isu pembantaian kaum minoritas muslim Rohingnya ini justru dianggap isu yang tidak signifikan dan dan tidak menjadi agenda politik utama di Myanmar.