DPR Minta Polda Sumsel Tarik Pasukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pihak Polda Sumatera Selatan didesak untuk segera menarik pasukan polisi di lapangan, menyusul adanya konflik lahan antara warga dan PTPN VII yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Kapolda Sumsel untuk segera menarik pasukan polisi di lapangan untuk mendinginkan suasana dan segera kepolisian daerah Sumsel mengambil alih kendali atas seluruh operasi dengan mengunakan pendekatan persuasif dan dialog dengan tokoh masyarakat dan ulama," ujar Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani kepada Tribunnews.com, Jumat(27/7/2012).

Yani menyampaikan belasungkawa dan sangat menyesalkan atas jatuhnya korban meninggal dunia seorang bocah berusia 12 tahun dalam insiden tersebut yaitu Angga. Bin Darmawan.

Seharusnya kata Yani tindakan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik antara rakyat dan PTPN VII, menggunakan pendekatan dialog dan persuasif, bukan tindakan kekerasan dan hukum semata.

"Bahwa tertembaknya Angga Bin Darmawan,sampai meninggal dunia, jelas tidak mengindahkan daerah Instruksi presiden RI tanggal 25 Juli 2O12 yang meminta seluruh jajaran pemerintah untuk menyelesaikan konflik rakyat PTPN Cinta Manis,tidak semata mata penegakan hukum tapi juga secara sosial dan budaya," tegasnya.

Sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi buntut dari sengketa lahan PTPN VII Cinta Manis dengan warga. Sejak bentrok warga dengan aparat kepolisian di PTPN VII, polisi terus melakukan patroli guna pengamanan dan sosialisasi kepada warga desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Menurut kepala desa Tanjung Pinang 1, Habibi, ratusan anggota polisi yang berpatroli ke desa tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak polres. Bahkan, pascabentrokpun, polisi juga tidak pernah berpatroli di tempatitu.

Di kawasan tersebut, terdapat empat dusun yakni Tanjung Pinang 1 dan 2 serta Limbang Jaya 1 dan 2. Selama ini, dari pihak Polres, tidak ada sosialisasi adanya patroli baik itu ke warga maupun ke empat kepala desa di kawasan itu.

"Tiba-tiba mereka datang tanpa konfirmasi baik dari aparat desa maupun warga. Warga menahan hal itu, itupun dengan senjata seadanya," katanya.