BK Harus Panggil Ketua Komisi III Gde Pasek

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut dua petinggi DPP Partai Demokrat, Gde Pasek Suardika dan Saan Mustopa telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua dan anggota Komisi III DPR.

Gde Pasek dan Saan Mustopa lebih memilih mendampingi ketua umum partainya, Anas Urbaningrum dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daripada memimpin rapat membahas anggaran dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin di DPR.

"Sekarang kita kembalikan pada BK, apakah punya niat untuk memanggilnya," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti di Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Ray mengatakan BK DPR tak perlu menunggu laporan masyarakat untuk meminta alasan dari Pasek dan Saan. Tindakan yang mereka lakukan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui media elektronik maupun cetak.

"Kecuali tindakan-tindakan di luar yang BK tidak punya informasinya. Misalnya judi, BK tidak punya informasi, jadi publiklah yang berperan. Kalau yang begini-begini (mangkir), ini jelaslah. Tidak perlu ada laporan lagi," kata Ray.

Secara politis, sikap yang dipilih Pasek dan Saan ingin menunjukkan kekuatan jabatannya di Komisi III DPR kepada KPK. Soalnya, mitra kerja KPK di DPR adalah Komisi III yang membidangi hukum.

Jabatan Ketua Komisi III yang melekat pada diri Pasek maupun anggota Komisi III Saan Mustopa berpotensi mengintervensi.

"Jelas tak boleh itu dilakukan. Jabatan mereka lebih penting untuk rakyat bukan untuk kepentingan ketua umum partai mereka," tegas Ray.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan membantah jika partainya ingin mengintervensi KPK dalam pemeriksaan Anas. Keikutsertaan beberapa petinggi Partai Demokrat medampingi Anas di KPK spontanitas.

"Mereka mendampingi Mas Anas hanya sampai halaman gedung KPK tidak sampai ke dalam," katanya.

Klik Juga: