Gubernur se-Kalimantan Tak Perlu Ancam Boikot

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menyarankan empat gubernur se-Kalimantan tak perlu mengancam boikot pasokan hasil tambang ke Jakarta jika merasa kekurangan pasokan atau kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya.

Pramono menduga ancaman keempat gubernur se-Kalimatan itu adalah bentuk peringatan (warning) sekaligus kegusaran hati atas jatah dan kebutuhan BBM bersubsidi yang tak seimbang.

"Gubernur alangkah baiknya kalau tidak pakai memboikot," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/5/2012).

Sepengetahuan Pramono, masalah pasokan BBM bersubsidi tidak hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga wilayah lainnya di kawasan Indonesia Timur. Dan masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya.

"Bahkan, mereka mengatakan BBM, mau harga berapapun tidak persoalan, yang paling penting BBM-nya ada," ujarnya.

Menurut Pramono, pemerintah jangan lagi fokus pada pasokan kebutuhan BBM bersubsidi di Pulau Jawa, tapi perlu dilakukan secara menyeluruh.

"Menurut saya harus secara menyeluruh, karena penghasil BBM itu kan paling utama di Kalimantan dan Sumatera, sehingga apa yang menjadi kegusaran dan warning gubernur di Kalimantan ini harus mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Karena bagaimana pun sekarang ini penghasil devisa terbesar itu kan dari bahan tambang dan kehutanan, dan ini dari dua daerah itu," paparnya.