Senin, 6 Oktober 2025

Pembatasan BBM Subsidi

Partai Hanura Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM

Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak

Penulis: Hasanudin Aco
zoom-inlihat foto Partai Hanura Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memberikan pidato pembukaan rapat kerja nasional I Partai Hanura di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2011). Rakernas yang juga sekaligus puncak peringatan HUT ke 5 Partai Hanura yang akan digelar 20 sampai 21 Desember tersebut dilakukan sebagai ajang konsolidasi untuk mempertegas capres yang akan diusung partai. (tribunnews/herudin)

Laporan wartawan Tribunnews.com,Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Keputusan itu merujuk pada Rapat DPP Hanura yang dipimpin Ketua Umum Wiranto khusus membahas rencana kenaikan BBM yang mendengar pula penjelasan pakar-pakar perminyakan independen serta suara rakyat di berbagai wilayah.

"Alasannya,selain bertentangan dengab keputusan MK atas uji materil UU Migas yang membatalkan pasal tertentu, Hanura berpandangan tidak adil membebani rakyat dengan harga BBM yang lebih tinggi untuk mengurangi defisit APBN," kata Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kepada Tribunnews.com, Kamis(1/3/2012).

Menurut Yuddy mencabut subsidi rakyat adalah kesalahan Pemerintah sendiri sebagai bentuk ketidakmampuan dalam mengelola sumberdaya migas dan membenahi manajemen Industri migas nasional yang efisien serta bebas korupsi.

"Masih ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi defisit APBN,bila pemerintah tidak malas dan tidak selalu mencari jalan pintas pemulihan Neraca APBN," katanya.

Lebih jauh Yuddy menjelaskan Partai Hanura ikut senang bila BLT(Bantuan Langsung Tunai) bisa diberikan kepada rakyat miskin dengan tepat sasaran,namun akan lebih baik lagi bila pemerintah membuat program-program pemberdayaan ekonomi rakyat terpadu,menggerakan sektor industri kerakyatan yang berkesinambungan.

"Bukan sekedar bagi-bagi uang untuk konsumsi sesaat. Idealnya,subsidi tetap ada,BLT ada, program pemberdayaan ekonomi ada. Ini tantangan bagi pemerintahan SBY,kalau mampu,dukungan akan mengalir deras," tutupnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved