Ruang Mewah Banggar
Demokrat: Pembongkaran Ruangan Banggar Tidak Penting!
Ruangan Badan Anggaran(Banggar) DPR senilai Rp 20 milliar rencananya akan dibongkar mulai hari ini secara bertahap dengan melakukan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ruangan Badan Anggaran(Banggar) DPR senilai Rp 20 milliar rencananya akan dibongkar mulai hari ini secara bertahap dengan melakukan penggantian kursi impor ke buatan lokal. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, rencana tersebut tidak penting.
Hal penting yang seharusnya dilakukan, kata Didi, bagaimana membongkar isu dugaan bau tidak sedap penggelembungan anggaran yang telah terjadi.
"Sehubungan dugaan korupsi Ruang Banggar Rp 20 milliar. Yang terpenting bukan sekadar ganti kursi impor dengan kursi lokal, tetapi bagaimana mengungkapkan atau membongkar isu dugaan bau tidak sedap mark up yang telah terjadi,"ujar Didi dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa(31/1/2012).
Menurut Didi, KPK harus segera cepat memeriksa semua pihak yang diduga bermain dalam proyek tersebut.
"Dugaan-dugaan mark up ini yang harus diusut, KPK juga harus bergerak cepat memeriksa semua pihak yang diduga bermain di proyek ini," kata politisi Partai Demokrat ini.
Diberitakan sebelumnya, Ruangan Badan Anggaran(Banggar) DPR yang menghabiskan dana hingga Rp 20 miliar, hari ini akan dibongkar tahap demi tahap. Direncanakan, kursi-kursi impor yang sebelumnya ditempatkan di ruangan tersebut akan diganti.
"Yang penting, pemindahan kursi dilakukan bertahap. Bahwa tidak ada lagi masalah, harus ada surat dari Biro Harbangin ke pelaksana proyek. Mungkin mulai hari ini,"ujar Ketua Badan Kehormatan DPR M Prakosa ketika dihubungi wartawan, Selasa(31/1/2012).
Menurut M Prakosa, pada intinya semua yang ada di ruangan Badan Anggaran tidak boleh ada barang-barang mewah dan impor. Penggantinya nanti, kata M Prakosa, akan didatangkan barang-barang produk lokal yang kualitasnya bagus.
"Penggantinya sesuai yang kita sarankan produk lokal bagus, berkualitas bagus, dan juga harga jauh lebih memadai. Ada dua kata yang tidak boleh; tidak boleh mewah dan tidak boleh impor,"jelas Prakosa.
Lebih jauh Prakosa menambahkan, selain kursi, BK DPR juga meminta adanya penggantian video wall yang sudah terpasang sebanyak tiga buah.
"Untuk karpet sudah terpasang. Kita biarkan. Video wall ada tiga kalau kita ganti juga tidak banyak, jadi tidak bagus. Jadi yang kita lakukan kursi dan sound system,"kata Prakosa.(*)