Senin, 6 Oktober 2025

Ruang Mewah Banggar

Pramono Anung: Buka Transkrip Pemesan Ruang Banggar

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR untuk membuka transkrip pembicaraan

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-inlihat foto Pramono Anung: Buka Transkrip Pemesan Ruang Banggar
TRIBUNNEWS/Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. (Tribunnews/Herudin)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR untuk membuka transkrip pembicaraan pemesanan ruang Banggar seharga Rp 20 miliar.  Dengan membuka transkrip itu, dapat diketahui, sekaligus melakukan penelusuran terkait hal ini.

"Dibuka atau tidak ke publik, itu menjadi kewenangan BK. Bahwa DPR dalam persoalan ini tidak tinggal diam. Transkrip ini penting  karena mencakup semua pembicaraan perencanaan ruang Banggar Rp 20,3 miliar itu. Jika transkip dibuka, maka pemesan furnitur mewah tidak bisa menghindar. Yang ditranskrip adalah hasil rapat-rapat yang selama ini menggunakan mikrofon," ujar Pramono di Gedung DPR, Kamis (19/01/2012).

Membuka transkrip pembicaraan pemesanan ruang Banggar DPR, Pramono menegaskan, agar satu sama lain tidak saling tuding. Transkrip ini dimiliki Setjen dan pimpinan DPR, lanjutnya, sudah mempersilakan Setjen membukanya kepada BK DPR.

Sedianya, BK DPR akan memanggil konsultan termasuk pelaksana proyek ruang Banggar DPR seharga Rp 20 miliar.

Konsultan perencanaan ruangan baru Banggar DPR yang dimaksud adalah PT Gubah Laras dengan kontrak Rp 565.500.000.  Untuk konsultan pengawas,  PT Jagat Rona Semesta dengan nilai kontrak Rp 234.390.000. Pelaksana, PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan kontrak Rp 19.995.000.000.

"Kami (BK DPR) ingin tahu, kenapa anggaran untuk proyek pembangunan itu  mahal. Kurang logis anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk ruangan seluas 10 x 10 meter. Yang menjadi masalah,kenapa biayanya terlalu tinggi dan di luar kepatutan?" ujar M Prakosa, Ketua BK DPR.

BK DPR, katanya lagi, akan membongkar siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Pihak Banggar, BURT, dan Setjen DPR selama ini saling lempar tanggungjawab.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved