Sabtu, 4 Oktober 2025

Ruang Mewah Banggar

Gerindra Juga Larang Anggotanya Tempati Ruang Banggar

etelah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas sudah menentukan sikapnya tidak akan menempati ruang Banggar DPR

Editor: Prawira
zoom-inlihat foto Gerindra Juga Larang Anggotanya Tempati Ruang Banggar
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Pegawai membereskan ruang Badan Anggaran DPR RI baru, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012). Ruang baru tersebut menelan anggaran 20 Milyar Rupiah, dan terbagi atas menjadi empat bagian, yaitu ruang rapat, ruang kerja pimpinan, ruang tunggu tamu, serta ruang sekretariat. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas sudah menentukan sikapnya tidak akan menempati ruang Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 milliar. Kini, giliran Partai Gerindra, mereka akan mengikuti jejak PAN melarang kader-kadernya yang duduk di Badan Anggaran memasuki ruangan dengan proyek prestisius dan fantastis tersebut.

"Bisa saja kami memerintahan 4 anggota kami jangan sekali-sekali duduk di ruangan yang duitnya enggak clear, sekarang persidangan di banggar belum insentif, intensitasnya tinggi bulan April bahas APBNP. Buat Gerindra masuk saja kita larang, apalagi menduduki dalam sidang, karena masih banyak ruangan, karena bisa dibahas di mana saja," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani di gedung DPR, Jakarta, Selasa(17/1/2012).

Menurut Muzani, mekanisme seperti adanya proyek ruang Badan Anggaran bernilai Rpp 20 milliar tidak boleh terulang lagi. Muzani menambahkan DPR sebagai lembaga publik yang transparansinya paling jelas harus menjadi contoh.

"Masyarakat kadang-kadang ingin menjadian DPR prestisenya lebih tinggi dari eksekutif. Dituntut masyarakat DPR harus jadi contoh, karena duduk orang-orang pilihan rakyat beda eksekutif, mereka ditunjuk misalanya menteri ditunjuk. Proses seleksinya berbeda,"jelasnya.

Lebih jauh Muzani menambahkan ke depan menurutnya semua harus betul-betul diseriusi. Orang-orang yang berada di BURT harus ada koordinasi, pengganggaran yang diusulkan alat kelengkapan disesuaikan kebutuhan dan jangan saling melempar.

"Semua bilang tidak tahu tapi proyek terlaksana. Setau saya tidak ada satu proyek pun dikompleks DPR yang tidak mendapat persetujuan BURT termasuk ketua DPR setahu saya. Jadi semua kebutuhan rutin, saya tidak tahu apakah proyek ini disetujui, kalau tidak disetujui tidak jalan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved