AMPG: Pemerintah Harus Ungkap Penembakan di Aceh

Laporan Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Yorrys Raweyai, Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pasrtai Golkar (AMPG) mendesak pemerintah bertindak tegas secara hukum atas serentetan aksi penembakan di Aceh.

Yorrys menegaskan peristiwa-peristiwa mulai dari 2011 sampai awal 2012, cukup memprihatinkan terutama di Aceh, Papua dan terakhir Mesuji.

"Dan ini adalah hal-hal yang  kita mendesak pada pemerintah agar ada ketegasan. Ketegasan dalam mengambil sikap, mengungkap kasus-kasus yang terjadi itu secara transparan," tegasnya saat ditemui di sela Diskusi Forum Muda Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pasrtai Golkar (AMPG), "Pemilu 2014 dan Politijk Kaum Muda Menakar Wajah Ramah Pemilu bagi Aktivis Muda", di Kantor AMPG, Jakarta, Selasa (10/1/2012).

Dia juga meminta kasus penembakan di Aceh tidak dibawa ke ranah politik. Karena ini akan bahaya.  Namun, ditegaskannya, penyelesaian kasus ini, harus dijadikan hukum sebagai panglimanya. "Kita jadikan hukum sebagai panglima. Baru itu bisa selesai. Nah itu yang kita harapkan."

"Tetapi kalau pemerintah sendiri sudah memberika signal ke arah politik, susah sekali kan," ujarnya.

Seperti kasus Aceh terakhir ini, baik itu pemotongan gardu listrik kemudian penembakan, menurutnya, membuka kembali luka bagi masyarakat. Karena luka lama yang di Aceh yang sudah diselesaikan melalui Helsinki dengan Undang-undang Pemerintah Aceh kembali terluka.

Karenanya, ia mendesak pemerintah mengungkap kasus itu semua secara terbuka. Dan tidak kalah pentingnya, pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat Aceh, dengan Lec Specialisnya melaksanakan pembangunan.

Lebih lanjut ia menyatakan dirinya yakin pada kemampuan aparat keamanan seperti Polri dan Kejaksaan untuk menegakkan hukum dan mengungkap kasus penembakan di Aceh.

"Saya yakin bahwa kemampuan aparat penegakan hukum dalam hukum terutama kepolisian dan kejaksaan. Mengapa tidak kita dorong untuk mengungkapkan itu dengan tuntas," demikian ia mengaskan.

"Jangan saat ada penembakan misterius dari waktu ke waktu kemudian bentuk tim investigasi dari semua institusi turun. Hanya sebatas itu? Masyarakat sekarang kan semakin kritis.