Papua Memanas
Sabang-Merauke Circle Bahas Pembangunan Berkeadilan Papua
Topik Papua dipilih mengingat kondisi di sana kerap menimbulkan berbagai keprihatinan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membangun Papua yang berkeadilan menjadi harapan semua masyarakat Indonesia. Keadilan warga di bumi pertiwi harus dirasakan, tak terkecuali keadilan bagi warga Papua dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.
Lembaga kajian untuk pembangunan dan kebijakan publik "Sabang-Merauke Circle (SMC)" akan menggelar seminar nasional bertajuk, "Reformasi Strategi Pembangunan yang Berkeadilan di Papua" Selasa (29/11/2011) di Hotel Le Meridein, Jakarta pukul 12.00-17.00 WIB.
"Seminar ini untuk menyoroti aspek keadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua baik secara sosial dan ekonomi, politik, maupun rasa aman pada umumnya," kata Ketua Dewan Direktur SMC, Syahganda Nainggolan dalam rilisnya di Jakarta, Senin (28/11/2011).
Topik Papua dipilih mengingat kondisi di sana kerap menimbulkan berbagai keprihatinan, di samping belum terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakatnya. Padahal, sebagai zamrud khatulistiwa, Papua menyimpan kekayaan alam besar untuk menciptakan kemakmuran seluruh rakyatnya lewat pembangunan berkeadilan.
Mantan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies itu menambahkan, pembangunan di Papua meski telah diikuti perjalanan sepuluh tahun Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, ternyata tidak otomatis menyelesaikan sejumlah kemelut dan harapan keadilan warga Papua.
Sebaliknya, konflik berikut tuntutan yang terus mengemuka guna kehidupan yang lebih baik dan bermartabat di Papua, jarang direspon pemerintah pusat dengan agenda pembangunan yang mampu menyentuh permasalahan pokok. Inilah akibat rangkaian konflik dan pemicu utamanya tidak mampu dijawab dengan tepat oleh pemerintah pusat.
"Sehingga setiap saat menimbulkan jurang antara keinginan warga Papua dengan Jakarta. Dengan demikian pembangunan yang didisain untuk Papua tak pernah menghasilkan dukungan yang berarti," ujar Syahganda.
Karena itu, lanjutnya, akar pokok permasalahan Papua harus digali mendalam agar membuka ruang dialog yang semakin intens ke arah pencapaian reformasi strategi dan pembangunan yang berkeadilan untuk Papua. "Jadi, seminar ini akan memberikan berbagai rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Papua," ujarnya.
Syahganda juga sependapat pemerintah pusat dari tahun ke tahun memiliki kelambanan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Papua, yang berdampak munculnya ketidakpuasan warga Papua hingga kini. "Bisa dikatakan pemerintah tidak melaksanakan azas demokrasi untuk menerapkan pembangunan di Papua," tegasnya.
Sementara itu, kata Syahganda, kehadiran pihak asing seperti perusahaan Freeport yang bergelimang kenikmatan dari kekayaan Papua, justru dibiarkan mendapatkan kemewahan tanpa menawarkan kemudahan pada hajat hidup orang Papua sendiri.
Seminar tersebut menghadirkan pembicara utama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan narasumber lain di antaranya, Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Widjajono Partowidagdo, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Tjatur Sapto Edi, Dekan FISIP Universitas Indonesia, Bambang Shergi Laksmono, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Constant Karma, serta Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan SMC, Perdana Wahyu Santoso.
