Buruh Korban Penembakan di Batam Mengadu ke DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan buruh asal Batam, provinsi Kepulauan Riau menyambangi gedung DPR, mereka menemui anggota Komisi IX DPR yang diwakili antara lain Rieke Dyah Pitaloka dan Herlini Amran.

Pertemuan itu dilakukan sebagai buntut adanya aksi penembakan oleh aparat keamanan saat demonstrasi puluhan ribu buruh di kantor Walikota Batam.

"Kita mau sampaikan bahwa ada yang salah di Batam buruh datang ke kantor walikota tapi walikotanya tidak ada di tempat padahal sudah koordinasi dengan intel sebelumnya. Saat itu biar tertib, karena walikota tidak ada di tempat, yang ada wakil walikota berunding tapi enggak bisa mengambil keputusan,"ujar salah satu buruh Yoni Mulyo Widodo di gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Menurut Yoni pihaknya juga meminta dibentuknya Tim investigasi antara Kemennakertrans dan Mabes Polri.

"Mabes harus bentuk tim investigasi,"jelasnya.

Tidak hanya itu Menakertrans harus cepat mencabut Permen No 17 Tahun 2005 tentang KHN.

"Kalau perlu ditingkatkan jadi UU Pengupahan,"jelas Yoni.

Untuk aparat keamanan lanjut Yoni dirinya meminta Kapolri segera mencopot Kapolda karena adanya aksi represif dari aparat keamanan dalam aksi tersebut.

"Kapolda dicopot, Wakapolres dicopot, kami tidak akan pulang sebelum Kapolri memutuskan itu,"jelasnya.

Lebih jauh Yoni menambahkan teman-teman buruh juga segera menuntut gubernur Kepulauan Riau menetapkan Upah Minimum menjadi Rp 1760000 dan upah sektoral sebesar Rp 1848000.

"Kami juga menuntut Walikota Batam mundur akibat tidak bisa memutuskan UMK yang berdampak pada kerusuhan di Kota Batam,"pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Bentrok antara ribuan buruh di Batam dengan petugas kepolisian kembali pecah. Dua orang dari ribuan buruh yang berorasi diatas mobil di depan kantor Pemko Batam terkena peluru karet yang ditembakkan oleh polisi.

Akibatnya kedua buruh itu terjatuh dan langsung diselamatkan ratusan buruh lainnya.

Aksi saling lempar batu dan dibalas tembakan oleh polisi, berlangsung sekitar 30 menit. Ribuan buruh yang sempat mundur ke halaman kantor DPRD Kota Batam berusahan membalas tembakan petugas dengan lemparan batu.

Akibat saling serang tersebut membuat kaca-kaca kantor Walikota Batam dan puluhan mobil Dinas yang terpakir di halaman Pemko Batam hancur oleh lemparan Batu.

Hingga berita ini diturunkan, ribuan buruh tetap bertahan dijalan depan kantor Pemko Batam. Sedangkan ratusan petugas kepolisian dan Satpol PP tetap bertahan memasang pagar betis.

Aksi ini dilakukan berebagai elemen pekerja di Batam. Mereka menyerukan agar Pemerintah Kota Batam menyamakan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2012 sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) RIIL.

"Kami menuntut UMK besarnya sama dengan KHL Riil sebesar Rp 1.956.000, Namun dari pemerintah dan Apindo hanya menyanggupi kurang dari itu. Mohon kiranya pemerintah dan Apindo membuka sedikit mata untuk melihat kebutuhan pekerja saat ini," seru pengunjuk rasa dalam orasinya.