Penangkapan Pejabat Kemennakertrans
Dirut PT Alam Jaya Papua: Dharnawati Hanya Pinjam Bendera
PT Alam Jaya Papua tak terlibat kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vanroy Pakpahan
TRIBUNNEWS.COMa, JAKARTA - Direktur Utama PT Alam Jaya Papua Samsu Alam menegaskan, perusahaannya tak terlibat kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) Kemennakertrans. Samsu menyatakan bahwa tersangka Dharnawati hanya meminjam perusahaannya untuk berkompetisi mendapatkan proyek di Kemennakertrans.
Atas dasar itu, Samsu Alam membantah memerintahkan Dharnawati untuk memberikan uang senilai Rp 1,5 miliar kepada dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya.
"Dia hanya pakai bendera (PT Alam Jaya Papua). Dia hanya pinjam bendera saja," katanya di Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di depan penyidik KPK, Jakarta, Rabu (21/9/2011).
Samsu menegaskan dirinya tak pernah mengetahui Dharnawati memberikan uang senilai Rp 1,5 miliar kepada dua pejabat tersebut. Dia juga mengaku tak pernah mengetahui perihal adanya pinjam meminjam uang kepada pihak Kemennakertrans. Samsu Alam juga tak pernah berhubungan dengan pihak Kemennakertrans terkait proyek tersebut.
Selain itu, Samsu juga mengaku tak mengenal Sindu Malik, Ali Mudhori dan kawan-kawan. Dia mengaku tak mengerti soal adanya pemberian uang dari Dharnawati untuk mereka.
Dharnawati, ditegaskannya, bermain sendiri dalam kasus ini. Wanita itu tak pernah berkonsultasi dengannya. Oleh karenanya, Samsu mengaku tak tahu menahu apakah Dharnawati dijebak atau tidak.
Untuk diketahui, Samsu hari ini diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati. Samsu mengaku dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik. "Intinya tadi menanyakan masalah Dharnawati saja. Masalah pemakaian perusahaan itu saja," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Samsu juga mengaku tak tahu menahu perihal adanya komitmen fee sebesar 5 hingga 10 persen untuk Kemennakertrans dan Badan Anggaran (Banggar) terkait proyek itu. Terakhir, dia juga mengaku tak tahu menahu identitas perusahaan-perusahaan yang ikut proyek tersebut.
"Kita di daerah tidak tahu apa-apa soal masalah itu," ujarnya singkat saat dikonfirmasi perihal komitmen fee.