Penangkapan Pejabat Kemennakertrans
Mantan Stafsus Presiden Gus Dur Diduga Terlibat
Mantan Staf Khusus Presiden saat era KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Staf Khusus Presiden saat era KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Pembangunan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Dani Nawawi begitu namanya disinyalir berperan membantu pencairan anggaran di DPR.
Sesditjen P2KT, I Nyoman Suisanaya yang mengenalkan Dharnawati dengan Dani yang kemudian menjadi kasus.
“Klien kami dikenalkan oleh Dani Nawawi yang mengaku sebagai Mantan Staf Ahli Mantan Presiden, Abdurahman Wahid. Nyoman menegaskan bahwa Dani bisa mencairkan anggaran di DPR, namun pengusaha wajib setor 10 persen dimuka dari nilai yang akan diputuskan oleh banggar,” ujar Kuasa Hukum Dharnawati, Farhat Abbas saat acara diskusi di DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2011).
Dharnawati sendiri seperti diakui Farhat tidak ada niat untuk menyuap. Dirinya pun tidak pernah mendapatkan proyek dan tidak akan mendapatkan proyek di kemenakertrans.
“Klien saya dipaksa untuk mengeluarkan uang dan klien kami adalah satu-satunya yang tidak menyetor 10 persen. Saya sendiri tidak tahu kalau ada pejabat eselon dua berani mencatut nama Menteri,” ujar Farhat.
Dharnawati diakui oleh Farhat memang tidak pernah berhubungan dalam bentuk apapun dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, namun seperti diakui Farhat kliennya bukanlah orang bodoh yang begitu dikatakan bahwa uang itu untuk Muhaimin tidak dipercayainya.
“Menurut penuturan Menteri, dana itu hanya numpang lewat di kementriannya. Tapi jangan lupa yang mengusulkan anggaran itu dari kementrian dan penentuan daerah mana yang dapat juga kementerian. Jika dikatakan Muhaimin tidak tahu yah aneh juga karena selama ini pejabat-pejabatnya kerap menerima tamu-tamu dari daerah untuk keperluan anggaran di kementriannya,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai adanya dugaan skenario pengalihan isu yang dilakukan oleh elit-elit Partai Demokrat dari kasus yang menjerat partai tersebut dan mengingat Farhat adalah kader Partai Demokrat, dirinya membantahnya.
“Tidak ada skenario dan tidak ada upaya pengalihan isu. Apa yang mau diskenariokan?Yang jelas siapapun yang tertangkap tangan yah pasti ditangkap. Saya sendiri tidak pernah mengatakan bahwa yang terlibat adalah ketua umum PKB, tapi jajaran oknum-oknum dari menakertrans. Jadi tidak ada hubungan partai,” pungkasnya.