Pimpinan DPR Siap Tindak Lanjuti Pembentukan Pansus Transmigrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Transmigrasi, guna mengusut tuntas kasus dugaan suap, dibalik pencairan anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"Secara resmi ini belum disampaikan kepada Pimpinan akan tetapi ini kan mekanisme yang biasa dan cepat. Mungkin kalo kemudian hari Senin, katakan lah Komisi (Komisi IX), sudah menyampaikan kepada pimpinan (DPR RI), tentunya pimpinan akan menindak lanjuti keingan membuat pansus tersebut," tutur Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, yang ditemui wartawan dalam acara halal bihalal dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (11/9/2011).

Pimpinan DPR RI, menurutnya, menggap, pembentukan Pansus itu sangatlah penting, untuk membuka kasus tindak pidana korupsi di Kemenkartrans tersebut, terang benderang.
"Dengan demikian hal ini diharapkan tetap akan memperkuat bagaimna penyelesian tindak pidana korupsi," katanya.

Namun untuk pencairan anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, menurutnya tergantung dari Menteri Keuangan. Kendati terjadi ketidak sesuaian jumlah anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). yang dianggarkan oleh Komisi IX yaitu Rp 270 miliar, namun setelah dibahas dalam Badang Anggaran menjadi Rp 500 miliar.

"Ya kalau masalah penggaran ini kan sebenarnya sudah ada di pos Pemerintah, dengan demikian kalau ada penundaan maka yang bisa melakukan atau mengusulkan itu Menteri Keuangan," ucapnya.

"Tetapi tidak selama usulan perubahan ini akan berjalan sendirinya, karena memang sudah melewati mekanisme banggar dan Menkeu walaupun komisi belum menyepakati itu," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR dari FPDIP, Ribka Tjiptaning, menyatakan pihaknya akan mendorong pendirian Pansus DPR untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntaskan kasus dugaan suap, dibalik pencairan anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). (*)