Rieke Diah Pitaloka: Ada Anggaran Siluman

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meyakini, adanya dana siluman yang terjadi. Dana ini tanpa pembahasan terlebih dahulu melalui komisi di DPR, namun tiba-tiba sudah ada kesepakatan di Banggar, dan sejurus kemudian dicairkan oleh Kemenkeu.

Hal ini didasari pada perkara dugaan suap di Kemennakertans yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan adanya kasus ini, menunjukkan ada penganggaran siluman. Karena jangankan kita, ketua komisi saja tidak tahu, menteri juga tak tahu. Karena apapun posisinya, komisi berhak tahu setiap anggaran yang dikeluarkan," kata Rieke Diah Pitaloka di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, Kamis (08/09/2011).

Dana sebesar Rp 500 miliar yang dimaksudkan, terungkap saat Mennakertrans Muhaimin Iskandar memaparkan di depan anggota Komisi III DPR. Muhaimin Iskandar mengaku tak tahu menahu terkait uang sebesar itu untuk Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi tahun 2011 senilai Rp 500 miliar. Muhaimin menyangkal mendapat jatah Rp 1.5 miliar dalam hal ini.

”Pokoknya, siapa pun yang mengatasnamakan saya harus diusut tuntas. Dan kita tunggu saja proses hukumnya seperti apa. Saya juga proaktif ke KPK. Malah, saya justru berterima kasih ke KPK,” ujar politisi PKB yang disapa Cak Imin ini.

Dikatakan, Kemennakertrans hanya mohon agar program PPIDT dilaksanakan. Sementara kuasa pengguna anggaran program adalah dinas dan belum tentu dinas transmigrasi. Bisa dinas pekerjaan umum dan bupati sebagai pihak penggunanya.

Rieke kemudian menegaskan, seharusnya Komisi IX sebagai mitra kerja Kemmenakertrans tahu soal anggaran itu. "Anehnya ketua komisi saja, menteri, sampai tidak tahu. Berarti, ada yang tidak beres di Kemenkeu, Kemennakertrans dan di (Banggar) DPR," tegas Rieke.

Dan apapun, supaya tidak terkesan pencitraaan, KPK harus usut tuntas kasus ini, karena tentu saja, ada permyataan yang membuka pandangan kami, bahwa ada persoalan di kemennakeertans dan di menkeu. "Masa Banggar di pusat dan di daerah sampai tidak tahu," ujar Rieke lagi.