Lebaran 2011
Jusuf Kalla Tak Cium Aroma Politisasi Penetapan 1 Syawal
Penetapan hari lebaran oleh pemerintah menuai banyak hujatan, bahkan sebagian kalangan menilai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Penetapan hari lebaran oleh pemerintah menuai banyak hujatan, bahkan sebagian kalangan menilai bahwa penetapan tersebut sebagai bentuk politisasi. Tetapi, wakil presiden periode 2004-2011 Mohammad Jusuf Kalla tidak mencium aroma politik dalam penetapan tersebut.
Jelas JK, sebenarnya penetapan hari raya Idulfitri 1432 hijriah kemarin, Senin (29/8/2011) dua-duanya menggunakan metode hisab. "Tidak ada rukyat, tapi pada waktu orang melihat terus dikatakan tidak sah, karena tidak bisa dilihat, itu artinya hisab," kata JK dikediamannya Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2011).
Katanya yang terjadi pada saat sidang itsbat di kementria agam, bukan hasil hisab melawan rukyat tapi hisab dengan hisab. "Masalahnya hanya kriteria,dulu saya pernah bicarakan antara NU dan Muhammadiyah bagaimana mempersatukan kriteria, jadi bukan masalah pokok, hanya masalah kriteria. Berapa derajat sih yang pantasnya itu saja," ungkapnya.
Anggapan adanya politisasi, menurut JK tidak benar, penetapan tersebut hanya ditengarai perbedaan keyakinan saja. "Tidak benar, tidak mungkin, tidak ada politisasi sama sekali," ucapnya.
Idulfitri menurut JK syaratnya sunah, tetapi dibalik itu semua ada hal yang lebih penting bagi umat Islam di Indonesia. "Kan idulfitri itu syaratnya sunah, sementara mempersatukan umat itu wajib," tegasnya.