Pemerintah Harus Mulai Identifikasi TKI Bermasalah di Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhir-akhir ini dihadapkan dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman maupun meninggal di luar negeri. Sejumlah kasus seperti Ruyati, Darsem, Ernawati dan Sumartini menghiasi pemberitaan media.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melihat pemerintah seperti keteteran menangani masalah TKI yang silih berganti muncul. Menurut koordinator KontraS, Haris Azhar seharusnya pemerintah mulai mengindentifikasi TKI yang bermasalah dengan hukum di luar negeri.

"Pemerintah harus memiliki data TKI yang bermasalah agar tidak terus dicap terlambat," kata Haris ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (3/7/2011).

Haris mengatakan TKI yang memiliki permasalahan dengan hukum di luar negeri harus diberikan pendampingan hukum. Apalagi, lanjut Haris, TKI telah membayarkan sejumlah uang dalam bantuan advokasi melalui perusahaan yang memberangkatkannya keluar negeri. Selain itu, KontraS juga meminta pemerintah menindak tegas Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bermasalah dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan TKI yang disalurkannya. "Harus ditindak tegas, mereka yang menyalurkan harus bertanggungjawab atas keselamatan TKI diluar negeri," tukasnya

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai pemerintah telah gagal melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal itu dilontarkan menanggapi kasus Sumartini yang terancam hukuman pancung karena dituduh melakukan sihir terhadap anak majikannya.

"Seyogyanya pemerintah bisa membebaskan Sumartini, karena penyebab hukuman sudah tidak bisa dipertahankan. Bila Sumartini tidak bisa dibebaskan, berati pemerintah gagal atau tidak serius melindungi warganya," kata Din seusai memimpin doa untuk para TKI di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Sabtu (2/7/2011) malam.