PDIP Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi PBB Lindungi TKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta jangan hanya melakukan pencitraan saja dalam menangani TKI yang kini bermasalah di beberapa negara, termasuk di negara Arab Saudi. Terlebih, hampir setiap tahun jumlah TKI bermasalah selalu bertambah sehingga perlu penyelesaian secara konprehensif, dari hulu sampai hilir.

"Penyelesaian TKI tak bisa setengah-setengah. Maka, kalau mau serius, ada beberapa perundangan lain harus disahkan agar bisa jadi acuan perbaikan terhadap calon, maupun TKI di luar negeri," kata politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka saat menggelar jumpa pers di DPR, Jumat (24/06/2011).

"Kami menyerukan agar pemerintah segera merativikasi Konvensi PBB 1990 tentang pekerja migran dan anggota keluarganya. Segera merativinasi Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Ayo, selesaikan RUU BPJS agar sistem Jaminan Sosial bisa diimplementasikan," tegas Rieke.

Rieke menandaskan lagi, peliknya permasalahan TKI, tak bisa mempersalahkan Menakertans Muhaimin Iskandar, ataupun Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat. Yang patut dipersalahkan kata Rieke, kepala pemerintahan yang ia anggap salah dalam melakukan penangangan masalah TKI.

"Ternyata, persoalan utama (penanganan TKI) bukan kepada pembantu-pembantunya (para menteri), kalau detika ini presiden bilang copot pembantunya, copot. Ada persoalan, psikologis atau apa pada SBY sehingga terkesan ragu-ragu. Jadi, persoalan ada pada presiden sendiri," tandas Rieke.

Persoalan sikap tegas yang seharusnya ditunjukkan. Sikap tidak tegas ini, yang dianggapnya, diikuti oleh para bawahannya. "Dubes (RI untuk Arab Saudi) tak berani pecat komjen misalnya, padahal lalai soal TKI. Kalau presidennya kayak gini, ya terus, sampai kebawahnya juga akan ragu-ragu. Gayanya sama, tapi tak ada action yang betul-betul berpihak kepada rakyat," ujarnya.