TKW Dipancung di Arab Saudi
Menakertrans: Tidak Ada Lagi Pengiriman TKI Mulai Agustus
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memastikan bahwa mulai Agustus mendatang tidak ada lagi Tenaga Kerja Indonesia
Penulis:
M. Ismunadi
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Puluhan aktivis LSM pemerhati masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) dan berbagai LSM lainnya berunjukrasa di depan Kedubes Arab Saudi Jakarta Timur mengecam hukuman pancung kepada tenaga kerja wanita (TKW), Ruyati binti Satubi, Selasa (21/6/2011). Unjukrasa yang juga diikuti putri sulung Ruyati, Een Nuraini, meminta pemerintah mengusir Dubes Arab Saudi. (tribunnews/herudin)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memastikan bahwa mulai Agustus mendatang tidak ada lagi Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi. Terutama TKI yang tidak memiliki keahlian khusus. Untuk mengawasinya, Muhaimin mengatakan bakal ada Satuan Tugas (Satgas) yang berjaga di Bandar Udara.
"Ada satgas di bandara yang sudah kita putuskan antara unsur Polri, Imigrasi, dan BNP2TKI. Diawasi oleh Kemlu (Kementerian Luar Negeri) dan Kemenakertrans untuk stand by (siaga) di bandara. Mulai Agustus stand by pokoknya enggak boleh ada TKI ke Saudi," ungkap Muhaimin saat ditemui di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (24/6/2011).
Langkah-langkah itu dilakukan menyusul Instruksi Presiden untuk memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Instruksi itu sendiri dikeluarkan pasca musibah yang menimpa Ruyati binti Satubi (54), TKW Indonesia yang dihukum pancung di Arab tanpa ada pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.
Muhaimin mengatakan setelah pemberlakuan moratorium pihaknya akan melakukan beberapa langkah lain selain mengawasi pengiriman TKI. Diantara langkah itu adalah mempercepat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Arab serta menata PPTKIS (Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta).
"Saya cenderung memperkecil jumlah PPTKIS dari 500 jadi setengahnya sajalah biar gampang diawasi. Lalu memperbaiki peran Pemda," tuturnya.
"Tadi ada kesepakatan dengan Kemendiknas untuk 38 Kabupaten akan kita bikin program pendidikan alternatif. Jadi yang tidak berangkat berlatih dan belajar dulu," tegas Muhaimin.
Lebih lanjut Muhaimin tidak bisa memastikan apakah langkah-langkah yang dibeberkannya di atas bakal selesai pada tahun ini. Yang jelas, Muhaimin mengatakan perlu penataan untuk mengatasi permasalahan TKI sehingga peristiwa yang menimpa Ruyati tidak terulang.
