Golkar: Satgas TKI Bebani Keuangan Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prihatin saja tidak cukup. Pemerintah, gagal melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Menlu, Menakertrans, Menhukham serta BNP2TKI, harus diberi sanksi tegas karena ‘kecolongan’ atas dihukum matinya Ruyati, TKI di Arab Saudi. Para menteri terkait itu terbukti gagal total menjalankan fungsinya.

"Bagaimana mungkin sampai diplomat dan para pembantu presiden tidak mengetahui kalau ada warga negaranya yang dihukum mati di negara lain. Sementara pidato presiden dari sisi retorika sangat baik, namun jauh dari substansi," kritik Golkar melalui Bambang Soesatyo, Kamis (23/06/2011).

Seharusnya sebagai kepala negara, kata Bambang, presiden segera bereaksi keras saat mendengar ada warganya yang dihukum mati di negara tanpa pemberitahuan.  Sikap lebih tegas juga harus ditunjukan SBY kepada pemerintahan Arab Saudi, dengan berani mengajukan gugatan hukum.

"Gugatan hukum perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali dan negara lain mau menghargai Indonesia. Terlebih, saat ini masih ada puluhan TKI lainnya yang terancam hukuman mati," ujarnya.

Pembentukan Satgas TKI tidak akan efektif. Sebagaimana satgas pemberantasan mafia hukum dan satgas-satgas lainnya, satgas TKI hanya menambah beban keuangan negara.

"Jika Kemenlu, Kenakertrans, serta BNP2TKI saja tidak bisa berbuat banyak, kita juga tidak bisa berharap banyak dengan Satgas TKI. Kita sama-sama tahu bahwa bukan kali ini saja SBY membentuk Satgas. Nyatanya, hasil kerja sejumlah Satgas yang dibentuk SBY masih jauh dari harapan," urainya.

"Lihat saja, kinerja Satgas Mafia Hukum. Hingga kini jangankan menumpas mafia hukum, mengungkap satu kasus mafia hukum secara tuntas saja belum ada yang berhasil lakukan. Janganlah terus menerus Satgas dibentuk tanpa hasil yang jelas," kata Bambang Soesatyo lagi.