TKW Dipancung di Arab Saudi
Demokrat: Jangan Salahkan Presiden Dong
Partai Demokrat membantah tegas tudingan berbagai pihak yang menyatakan pemerintah dianggap tak peduli atas nasib TKI
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat membantah tegas tudingan berbagai pihak yang menyatakan pemerintah dianggap tak peduli atas nasib TKI terkait hukum pancung terhadap seorang TKI, Ruyati binti Sapubi.
Bantahan ini disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa kepada wartawan di DPR, Senin (20/06/2011).
Kasus Ruyati tak bisa jadi acuan ketidakpedulian Presiden SBY terhadap nasib para TKI di luar negeri. Presiden SBY justru peduli terhadap nasib para TKI. Buktinya, BNP2TKI dibentuk," Saan menandaskan.
"Dan kita tidak bisa menyalahkan SBY terutama komitmen SBY dalam membantu dan memperbaiki nasib para TKI. Komitmen Presiden SBY sangat tinggi dalam membantu nasib para TKI dengan membentuk BNP2TKI, yang khusus dibentuk untuk membantu para TKI. Tidak ada pemerintahan sebelumnya yang berkomitmen seperti ini," katanya lagi.
Komitmen presiden dan kepedulian nya terhadap TKI, menurut Saan, harusnya bisa diikuti oleh bawahannya ditingkat operasioal seperti BNP2TKI, Kemenakertrans dan Kemenlu. Lembaga-lembaga dibawah presiden inilah dianggapnya yang seharusnya melaksanakan.
"Presiden hanyalah pembuat kebijakan yang seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh bawahan-bawahannya. Harusnya, komitmen lembaga dibawah presiden sejalan dengan komitmen, dan bisa mengoperasionalkan kebijakan presiden," ujarnya.
"Hal ini juga saya ceritakan kepada keluarga Ruyati bahwa komitmen pemerintah tidak perlu lagi diragukan. Mereka mengeluh, lembaga dibawah presiden tidak peka saat diminta bantuan. Tapi tiba-tiba ada kabar Ibu Ruyati sudah divonis pancung," ungkap Saan Mustopa.
Kasus ini, kalau tidak muncul ke publik kurang mendapatkan respon. Dan kalau sudah muncul ke publik baru direspon. Kalau ada keluhan penganduan masyarakat instansi terkait harusnya lebih responsive," katanya lagi.
Saan kemudian bercerita, pihak eluarga Ruyati, sejak Januari 2010 Ruyati dipenjara di Saudi Arabia, sudah bolak balik meminta bantuan ke Kemenlu. Termasuk, Kemenakertrans dan BNP2TKI. Namun, lanjut Saan lagi, respon dari lembaga itu kurang maksimal sampai kemudian Ruyati dihukum mati.
