Ahmad Yani: Masih Banyak Orang Miskin Perlu Dibiayai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Mabes Polri yang akan membiayai pengobatan tersangka Malinda Dee dengan menggunakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dinilai tindakan yang kurang elok di mata anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani.

Kepada wartawan ia mengatakan, masih banyak orang miskin yang lebih layak dibiayai pengobatannya dibanding harus membiayai Melinda Dee.

"Masih banyak lah yang harus dibiayai ketimbang Melinda Dee," tegas Ahmad Yani di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Ia mengakui jika ada pasien sakit di tahanan merupakan tanggung jawab kepolisian. Namun demikian, masalahnya dengan anggaran terbatas kepolisian harus membiayai operasi Melinda.

"Kalau UU memang kewajiban, tapi ini kan menyangkut hal yang berbeda. Kalau orang miskin harus tetap dibiayai, tapi kalau untuk orang kaya, jangan diprioritaskanlah," paparnya.

Sebelumnya, kecaman terhadap sikap Polri juga dikemukakan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka yang menilai tindakan polisi terlalu cepat dalam menanggapi sakitnya tersangka penggelapan dana nasabah Citibank itu.

"Sakit memang harus, tapi di sisi lain ini menciderai rasa keadilan publik, cepat banget direspons dan dikatakan biaya ditanggung semua oleh negara," kata Rieke.

Menurut Rieke, seharusnya mekanisme pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara harus diperlakukan secara adil. "Terutama untuk rakyat miskin dan rakyat tidak mampu itu diperlakukan sama seperti negara memperlakukan Malinda Dee," ujarnya.

Mengenai Jamkesmas yang diterima Malinda Dee, Rieke mengaku itu sudah aturan negara. "Ya kalau sudah aturan negara gimana lagi, tapi persoalannya rakyat lain yang miskin dan sakit harusnya diperlakukan sama," ungkapnya.

Seperti diketahui, Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi menyatakan dana pengobatan bagi Malinda ditanggung pemerintah. "Tapi dengan standar tertentu tidak berarti semuanya dibiayai," kata Ito.

Dia mengatakan pada dasarnya, setiap kesehatan tahanan ditanggung oleh Jamkesmas. "Tapi lebih tepatnya semua tahanan menjadi tanggung jawab Dirjen Lapas," paparnya.