Pesawat Merpati Jatuh
DPR Agendakan Panggil Penanggung Jawab Pembelian Merpati
Komisi XI yang membidangi soal Keuangan dan Anggaran Negara berencana memanggil satu per satu nama-nama yang disebut bertanggung jawab
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI yang membidangi soal Keuangan dan Anggaran Negara
berencana memanggil satu per satu nama-nama yang disebut
bertanggung jawab dalam pembelian pesawat Merpati MA-60 buatan China.
Anggota Komisi XI Arief Budimanta menegaskan itu ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (16/5/2011).
"Kita akan memanggil para pihak baik individu maupun lembaga yang terkait dengan pembelian pesawat itu," kata Arief.
Politisi PDI-P ini mengatakan nama-nama individu dan lembaga yang akan dipanggil DPR sesuai dengan laporan tertulis yang disampaikan Merpati dan pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Mega Institute ini.
Dikatakan ini bukan kasus sembarangan apalagi terkait dengan dana penggunaan Rp 2,1 triliun dari uang negara untuk pembelian Merpati.
"Ini menyangkut duit rakyat," ujarnya.
Dia juga menegaskan rencana mempertimbangkan Merpati ditransformasi dari entitas bisnis ke badan layanan umum yang orietansinya pelayanan masyarakat.
Sebelumnya Komisi XI telah memanggil manajemen Merpati, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN meminta penjelasan soal pengadaan Merpati MA-60. Satu dari 13 pesawat jenis ini jatuh dan menewaskan 25 orang penumpangnya di Teluk Kaimana, Papua Barat, dua pekan lalu.
Pembelian Merpati MA-60 jadi bermasalah apalagi Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2004-2009) pernah menolak pembelian Merpati jenis ini dengan alasan keamanan terbang pesawat.
Anggota Komisi XI Arief Budimanta menegaskan itu ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (16/5/2011).
"Kita akan memanggil para pihak baik individu maupun lembaga yang terkait dengan pembelian pesawat itu," kata Arief.
Politisi PDI-P ini mengatakan nama-nama individu dan lembaga yang akan dipanggil DPR sesuai dengan laporan tertulis yang disampaikan Merpati dan pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Mega Institute ini.
Dikatakan ini bukan kasus sembarangan apalagi terkait dengan dana penggunaan Rp 2,1 triliun dari uang negara untuk pembelian Merpati.
"Ini menyangkut duit rakyat," ujarnya.
Dia juga menegaskan rencana mempertimbangkan Merpati ditransformasi dari entitas bisnis ke badan layanan umum yang orietansinya pelayanan masyarakat.
Sebelumnya Komisi XI telah memanggil manajemen Merpati, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN meminta penjelasan soal pengadaan Merpati MA-60. Satu dari 13 pesawat jenis ini jatuh dan menewaskan 25 orang penumpangnya di Teluk Kaimana, Papua Barat, dua pekan lalu.
Pembelian Merpati MA-60 jadi bermasalah apalagi Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2004-2009) pernah menolak pembelian Merpati jenis ini dengan alasan keamanan terbang pesawat.
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
