Satu Ruangan Kantor Anggota Dewan Telan Rp 800 Juta!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembangunan gedung baru untuk komplek kerja wakil rakyat (DPR) Republik Indonesia terus bergulir, berbagai alasan dikemukakan untuk memuluskan rencana tersebut.

Mulai dari gedung lama yang sudah miring dan tidak layak lagi, kemudian gedung lama yang sudah kepenuhan hingga alasan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR dengan gedung baru.

"Entah apa korelasinya kinerja anggota DPR yang naik jika mempunyai gedung baru, yang jelas idealnya  DPR adalah wakil rakyat yang memang duduk di kantor DPR karena pengabdian dan pelayanan terhadap bangsa dan negara," ujar Rudi HB Darman juru bicara Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang terdiri dari kumpulan LSM seperti GSBI, AGRA, LPB, ATKI, FMN, Indies, SB Bangkit, PMKRI, CGM – UBK, Migrant Care, SB API, PBHI dalam rilisnya ke Tribunnnews.com, Senin (11/4/2011).

FPR merinci, rencananya gedung baru DPR akan berdiri setinggi 36 lantai, dengan luas ruangan untuk masing-masing anggota DPR seluas 111,1 meter persegi, dengan biaya Rp 7,2 juta per meter atau satu ruangan kantor untuk anggota DPR menelan biaya kurang lebih Rp 800 juta!

FPR menyebut ruangan sebesar itu rencananya akan diperuntukan bagi satu orang anggota DPR bersama satu orang sekretaris pribadi dan empat orang staff ahli. Selain itu kantor baru anggota DPR tersebut rencananya akan dilengkapi aneka fasilitas mewah seperti gym center, kolam renang hingga spa.

Atas rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, Direktur Institut for National and Democratic Studies (INDIES) Oki Firman Febrian menyatakan keprihatinannya dan mengharapkan agar DPR segera menghentikannya.

“Jika benar pembangunan gedung DPR akan tetap dilaksanakan, maka negara ini memang tidak memiliki institusi pemerintah yang mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sekedar membandingkan
anggaran untuk perumahan rakyat tahun 2011 hanya Rp 5 juta hingga Rp 10 juta untuk 25 ribu keluarga miskin atau total anggaran Rp 187, 55 Miliar dari pemerintah kalah jauh dengan anggaran untuk gedung DPR,” ujar Oki.

Oki menambahkan, di tengah realitas rakyat saat ini maka pembangunan gedung baru tersebut menunjukan DPR saat ini sudah menjadi insitusi yang antirakyat. Hal ini menguat jika dilihat kinerja anggota DPR yang sampai saat ini tidak menunjukan prestasi yang baik.  Bahkan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR semakin membenamkan citra DPR sebagai sarang koruptor.