Presiden Diminta Segera Copot Menteri Agama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merebaknya berbagai isu kekerasan dalam beragama, baik yang dilakukan secara fisik maupun kekerasan psikis yang dialami masyarakat dewasa ini dinilai sebagian pihak merupakan bentuk ketidakcakapan Suryadharma Ali selaku Menteri Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka bahkan secara tegas meminta Presiden SBY  untuk melengserkan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan Menteri Agama.

Direktur SSSG (Soegeng Sarjadi School of Government) yang juga Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rachman mengatakan, Suryadharma dinilai telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsunya sebagai Menteri Agama. Menurutnya, kegagalan Menag (Menteri Agama) tersebut dirasakan sudah sangat kronis hingga layak untuk dicopot. Salah satu contoh ketidak becusan SDA yang paling menonjol adalah tidak pernah terselesaikannya konflik Ahmadiah hingga saat ini.

Ditambah lagi, sikap Menag selama ini dinilai tidak menampilkan tindakan yang objektif dan netral dalam menengahi sejumlah konflik yang bersinggungan dengan agama. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Menag terkait pembubaran Ahmadiyah yang dinilai tidak pada tempatnya. Tak hanya persoalan Ahmadiyah yang belum juga tuntas hingga saat ini, meletusnya konflik baru penganiayaan dan penusukan pendeta HKBP di Bekasi beberapa waktu lalu juga menjadi catatan khusus agar SDA segera diganti.

"Presiden adalah puncaknya orang yang paling bertanggungjawab atas semua keadaan ini. Seharusnya SBY dalam hal ini tidak boleh ragu-ragu dan memang harus tegas. Jika ada reshuffle kabinet, mestinya SDA ini yang pertama dicopot. Saya sendiri telah menyampaikan ini ke Presiden lewat Wapres Boediono langsung beberapa hari lalu," ujar Fadjroel saat ditemui di Bundaran HI tadi malam.

Terkait kasus penusukan jemaat HKBP sendiri, Fadjroel menilai sumber konflik sebetulnya akibat kelalaian pemerintah yang lamban merespon permasalahan keberagaman Agama, khususnya dalam hal ini penyediaan sarana tempat beribadah. Tidak adanya penyelesaian rumah ibadah di Bekasi tersebut kemudian malah membuat persoalan kian rumit hingga timbul kekerasan yang tidak diinginkan.

"Kekerasan hingga tindakan penusukan tidak akan terjadi jika pemerintah, dalam hal ini kementerian Agama cepat merespon persoalan-persoalan yang timbul. Sejauh ini konflik-konflik kecil seperti persoalan rumah ibadah saja seolah terus diendapkan dan ditumpuk-tumpuk tanpa ada penyelesaian. Ini yang memicu konflik kekerasan," ujarnya.