Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Dinas Perumahan Rakyat Kaji Ulang Anggaran Rusun Rp1,7 Triliun
Pembangunan rusun yang terus digenjot dan memakan anggaran yang cukup mewah di setiap tahun tidak serta-merta menjawab krisis hunian.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tahun 2026, khususnya belanja pembangunan rumah susun (rusun) yang mencapai Rp1,7 triliun.
Menurut Nabilah, alokasi tersebut dinilai tidak seimbang dengan kenyataan di lapangan, di mana masih banyak warga Jakarta yang tinggal di hunian kumuh, padat, dan tidak layak.
Ia menyarankan agar anggaran tersebut lebih difokuskan pada program bedah rumah di RW-RW kumuh yang sangat membutuhkan intervensi langsung.
“Bicara hari ini bahwa Jakarta ingin mewujudkan sebagai kota global, tapi pada kenyataannya masih banyak warganya yang tinggal di rumah tanpa sanitasi layak, atap bocor, dan berdinding terpal. Ini harus jadi prioritas. Anggaran besar bukan untuk bangunan kosong, tapi untuk manusia yang membutuhkan hunian layak,” tegas Nabilah dalam Rapat RKPD dikutip Minggu (18/5/2025).
Baca juga: Lahan Eks BLBI di Karawaci Tangerang Bakal Dibangun Jadi Rusun untuk MBR, Ada Pemandangan Golf
Ia mengeluhkan soal susahnya pengajuan warga untuk bedah rumah yang seharusnya menjadi kewajiban dinas Perumahan namun diambil alih oleh Badan Amil Zakat Nasional (BazNas).
"Kita lebih mudah jika minta sama Baznas, seharusnya itu bisa diambil alih oleh Dinas Perumahan Rakyat, namanya juga perumahan rakyat, ya seharus ditujukan untuk rakyat," tambahnya.
Terakhir, dalam pandangan politikus PKS itu, pembangunan rusun yang terus digenjot dan memakan anggaran yang cukup mewah di setiap tahun tidak serta-merta menjawab krisis hunian.
Ia menilai pembangunan rusun perlu ditinjau ulang dari segi urgensi dan pemanfaatan, terlebih jika belum disertai sistem distribusi yang adil dan transparan serta sulit diakses oleh warga.
“Apa gunanya membangun jika tidak ada yang bisa menempati? Saat ini, yang dibutuhkan bukan bangunan baru, tapi pembenahan hunian eksisting. Bedah rumah jauh lebih hemat, tepat sasaran, dan langsung dirasakan warga,” tutur Nabilah.
--
Komisi III DPR Heran Program Jaga Desa yang Digagas Jaksa Agung Tak Disertai Anggaran |
![]() |
---|
Pemprov DKI Minta Pengelola Tak Putus Listrik-Air Warga Sebelum P3SRS Terbentuk |
![]() |
---|
Sosok Andi Zaenal, Anggota DPRD Sinjai Viral Tidur saat Rapat, Pernah Kepergok Sibuk Main HP |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya soal Anggaran Negara: Kalau Enggak Berani Habisin Anggaran, Ya Jangan Direncanakan |
![]() |
---|
Pertemuan dan Simposium Perumahan 'Warisan Bangsa' Dihadiri 1.380 Peserta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.