Pengamat Sebut Kebijakan ERP harus Menyesuasikan Suasana Kebatinan Masyarakat

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik,  Trubus Rahardiansyah mengatakan, penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar harus menyesuakian suasana kebatinan masyarakat.

"Oleh karena itu penerapan kebijakan ERP ini betul-betul harus menyesuaikan suasana kebatinan masyarakat. Agar tidak terjadi penolakan dan agar kebijakan berjalan efektif," kata Trubus, dalam Webinar Menimbang Kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (ERP) dan Penataan Transportasi Publik di Jakarta, Sabtu (4/2/2023).

Terkait hal itu, Trubus sebelumnya menjelaskan, hasil penelitiannya menemukan bahwa kebutuhan masyarakat saat ini ada dua.

Pertama, jelasnya, soalnya penciptaan lapangan pekerjaan.

"Karena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu sekarang besar-besaran. Perusahaan juga banyak yang pindah dari Jakarta karena UMP-nya terus naik," kata Trubus.

Baca juga: Duduk Perkara Munculnya Wacana Kebijakan ERP di Ibu Kota, Begini Penjelasan DPRD DKI Jakarta

Kedua, Trubus menuturkan, masyarakat kelas bawah menginginkan harga-harga yang stabil.

"Harga yang terjangkau. Jangan harganya naik terus. Lama-lama masyarakat enggak mampu membelinya," katanya.

Lebih lanjut, menurut Trubus, dana bantuan seperti bansos, kartu jakarta pintar (KJP), ataupun kartu Indonesia pintar (KIP) belum mencukupi.

"Karena itu di Jakarta saat ini muncul kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Tentang ERP

ERP merupakan jalan berbayar yang sudah diterapkan di beberapa negara berkembang dan maju.

Bahkan sejumlah negara menerapkan ERP tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan.

Dengan adanya ERP ini akan membuat pengendara harus menentukan apakah akan meneruskan perjalanannya melewati area itu dengan membayar estimasi biaya yang telah ditentukan saat itu.

Atau lebih memilih mencari jalur lain, bisa juga mencari alternatif dengan mengunakan moda transportasi lain yang diijinkan untuk melewati area tersebut.