Konvoi Motor Bawa Poster Khilafah Disebut Agenda Rutin, Apa Tujuan Kelompok Khilafatul Muslimin?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konvoi motor beratribut hijau putih dengan membawa poster dan bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin menjadi sorotan.

Rombongan itu diketahui menyebut dirinya sebagai Khilafatul Muslimin yang viral di media sosial dilakukan di Cawang, Jakarta Timur, Minggu (29/5/2022).

Khilafatul Muslimin mengaku sudah menginformasikan agenda yang disebutnya Motor Syiar itu ke Mabes Polri.  

Menurut Amir Jamaah wilayah Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma, konvoi itu merupakan agenda rutin setiap 4 bulan. Agenda konvoi itu rutin dilakukan di daerah-daerah di kawasan pulau Jawa. 

"Konvoi ini sudah kami sampaikan ke pihak Mabes Polri, kebetulan saya dekatlah dengan pihak-pihak Mabes Polri. sering kami sampaikan kegiatan rutinan, cuma mungkin karena pejabatnya baru jadi wajar lah, kita maklum saja," kata Abu Salma saat dihubungi, Selasa (31/5/2022). 

Abu Salma mengatakan, konvoi motor itu sebagai upaya Khilafatul Muslimin untuk mensyiarkan Khilafah yang dianggapnya dipahami keliru oleh kebanyakan masyarakat.

Sebagai syiar secara terang-terangan, Khilafatul Muslimin menyebut sistem khilafah tidak selalu menuntut perubahan sistem negara atau berupaya mengambil alih pemerintahan. 

"Khilafah ini bukan seperti yang ditakutkan masyarakat. Contoh gampangnya yakni menyiapkan masjid untuk salat, wadah untuk orang shalat, ada orang yang lewat dia enggak shalat ya monggo, yang shalat ya alhamdulillah, kan begitu. Mestinya jangan mengklaim khilafah ini radikal, teroris, dan sebagainya," terang Abu.  

Abu Salma mengaku konvoi kemarin dilakukan bersama dengan Amir Khilafatul Muslimim DKI Jakarta, Abudan.

Ia menyebut kegiatan itu merupakan agenda yang dikoordinir amir di wilayah Pulau Jawa yang menjadi satu kesatuan di bawah komando Amin Daulah Jawa, Ustaz Hamzah Sat. 

Baca juga: Bukan HTI, Ternyata Kelompok Ini yang Konvoi Motor Boyong Poster Khilafah di Sejumlah Daerah

"Sifatnya sebatas Pulau Jawa, jadi belum tentu di Sumatera melaksanakan motor syiar juga. Tapi kalau kita memang sepakati bersama bisa bersamaan juga bareng, Daulah Sumatera, Jawa, Timur, biasanya begitu," jelas Abu Salma.

Motor syiar khilafah ini dilakukan Khilafatul Muslimin agar masyarakat lebih terbuka dengan Khilafah dalam bentuk yang kompleks. Abu menyebut kegiatan itu agar tak ada anggapan lagi kelompoknya dinilai terkesan eksklusif atauunderground.

Ia juga menegaskan jika Khilafatul Muslimin tak terkait dengan organisasi terlarang seperti Majelis Mujahidin serta Hizbut Tahrir Indonesia.

"Jadi kita sebetulnya ingin lebih transparan soal Khilafah ini, enggak sembunyi-sembunyi seperti zaman dulu. Istilah ekstremnya dibilang kelompok yang underground, nah kita ini terbuka. Tapi kalau ini baik, benar, ya harus kita sampaikan lah ke publik," ujar Abu Salma.

Sebelumnya, Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sekelompok pemotor yang tengah konvoi dengan membawa sejumlah atribut khilafah.

Video itu diunggah oleh akun Twitter @Miduk17 itu menyebut konvoi pesepeda motor yang mayoritas menggunakan pakaian berwarna hijau itu berjalan di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Minggu (29/5/2022) sekira pukul 09.14 WIB.

Dari video yang viral itu, terlihat seorang pengendara membawa atribut bertuliskan 'Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah'.

"Pak @mohmahfudmd @DivHumas_Polri mengapa konvoi ini dibiarkan?
Bukankah negara ini sudah sepakat jika Kilafah adalah gerakan TERLARANG?
Cawang, 29 Mei 2022 pkl 09.14 WIB," tulis akun tersebut seperti dikutip.

Menanggapo hal, itu Polda Metro Jaya menyebut konvoi berbendara Khilafah itu tidak dibenarkan di Indonesia.

"Terkait dengan adanya video yang di media sosial, terkait adanya patroli kendaraan bermotor membawa tulisan Khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Zulpan menyebut, kegiatan pemotor itu tidak dibenarkan secara aturan di Indonesia. Hal itu karena Indonesia tidak menganut sistem ideologi Khilafah sebagai dasar negara.

"Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan Khilafah. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut," katanya.