7.968 Kecelakaan di Jakarta dan Sekitarnya, Transjakarta Transportasi Umum Paling Banyak Insiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama 2021, kecelakaan di Jakarta dan sekitarnya terjadi 7.968 kali.

Angka itu diklaim turun satu persen dari tahun 2020 lalu.

Hal itu diungkapkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat rilis akhir tahun di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021).

"Kecelakaan turun satu persen atau sejumlah 7.968 kecelakaan dan kerugian kecelakaan lalu lintas turun 2,5 persen atau Rp15,2 Miliar," ujar Fadil.

Baca juga: Tipu Muslihat dan Bujuk Rayu Muncikari Jual Bocah SD di Apartemen: Diajak Pacaran lalu Dibawa Kabur

Fadil juga mengklaim angka penilangan semakin turun dengan diterapkannya kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah ruas jalan Jakarta.

Penurunan jumlah tilang sepanjang 2021 ialah 193 ribu tilang atau turun 73,9 persen.

Sementara jumlah teguran naik menjadi 490 ribu teguran atau naik 39,7 persen.

Turunnya angka penilangan yang drastis menunjukan transformasi ETLE berjalan baik.

"Harapan ke depan, setiap penggal jalan di DKI bisa tambah ETLE agar bangun lalu lintas kelas dunia, jadi enggak ada lagi komplain, denda damai, pelanggaran, masyarakat teredukasi, dan kalau lakukan pelanggaran pasti akan dikirim surat cinta oleh ETLE," harap Fadil.

Sementara itu pelanggaran lalu lintas di Ibukota masih didominasi oleh melawan arus sebanyak 53 ribu, plat nomor kendaraan tak dipasang 3.700, knalpot bising 2.276 pelanggaran, dan penggunaan rotator tak sesuai ketentuan 270 pelanggaran.

Transjakarta Jadi Transportasi Umum Paling Banyak Terlibat Insiden Sepanjang 2021

Transjakarta dinobatkan sebagai moda transportasi umum yang paling banyak insiden sepanjang 2021 ini.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mencatat, sepanjang 2021 ada 508 insiden yang dialami Transjakarta.

"Transjakarta ini kami catat banyak sekali (mengalami insiden), total 508 kejadian dan hampir setiap bulan menempati angka yang besar," ucap Ketua Komisi Kelaikan dan Keselamatan DTKJ Prayitno dalam konpers yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/12/2021).

Ia menyebut, ada banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya insiden yang melibatkan Transjakarta.

Satu di antaranya terkait kesehatan sopir bus seperti yang terjadi saat tabrakan Transjakarta di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Kejadian itu disebabkan oleh penyakit epilepsi sang sopir yang mendadak kambuh.

Kecelakaan fatal itu pun menyebabkan sang sopir dan satu penumpang tewas.

Kemudian, kondisi bus yang dinilai kurang cocok dikemudikan oleh para sopir dengan postur tubuh orang Asia juga dinilai menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya insiden kecelakaan.

Sebab, kondisi ruang kemudi yang terlalu besar menyebabkan banyaknya blank spot sehingga bus yang mereka kemudikan acap kali menabrak trotoar ataupun menyerempet pengendara lain.

"Jadi bukan karena lalai, tapi karena ada jarang pandang terbatas, blank spot yang mereka tidak bisa lihat," ujarnya.

MRT Jakarta Paling Sedikit Insiden

Sedangkan, moda transportasi yang tercatat paling sedikit mengalami insiden ialah MRT Jakarta.

DTKJ mencatat, baru ada 2 insiden yang terjadi sejak MRT Jakarta pertama kali diresmikan pada 2019 lalu.

Insiden pertama terjadi pada 2020 lalu, saat Jakarta mengalami black out atau pemadaman listrik.

Kemudian, operasional MRT Jakarta kembali mengalami gangguan pada 10 September 2021 lalu imbas adanya kebocoran sistem aliran listrik di infrastruktur.

Hal ini menyebabkan kereta MRT berhenti mendadak dan 350 penumpang harus dievakuasi.

"Jadi sejauh ini MRT masih yang terbaik," kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Bukan Dirut, Anies Copot Direktur Operasional Transjakarta Pasca-Rentetan Kecelakaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot jabatan Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dari Prasetya Budi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Riyadi mengatakan, pencopotan ini berdasarkan hasil evaluasi demi meningkatkan kinerja direksi PT Transjakarta.

"Ya betul (Prasetya Budi dicopot). Ini hasil evaluasi panjang untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan. Jadi, perlu ada penyegaran," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/12/2021).

Walau demikian, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini membantah bila pencopotan ini merupakan imbas dari rentetan kecelakaan bus Transjakarta yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Ini evaluasinya sudah lama. Kami kan melakukan evaluasi rutin dan berkesinambungan, semua BUMD kita lakukan evaluasi," ujarnya.

Hal ini dikatakan Riyandi merujuk pada hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang tidak merekomendasikan pemberhentian jajaran direksi Transjakarta.

"KNKT tidak rekomendasikan person ya, KNKT merekomendasikan aspek teknis dan keselamatan saja," kata dia.

"Rekomendasi KNKT terkait aspek keselamatan transportasi saja," sambungnya menjelaskan.

Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Prasetya Budi, Gubernur Anies menunjuk eks Direktur Operasional PT Hutama Karya (Persero) M. Indrayana.

Lantaran tak punya latar belakang transportasi, Riyadi menyebut, ada kemungkinan rotasi jabatan setelah Indrayana bergabung dengan jajaran direksi Transjakarta.

"Jadi nanti setelah pergantian, di sana ada rotasi. Jadi yang megang operasional yang sudah punya pengalaman di transportasi," tuturnya.

Tak Ingin Kecelakaan Berulang Transjakarta Terus Terjadi, KNKT Beri 3 Rekomendasi

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan investigasi terhadap kasus kecelakaan bus Transjakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Pelaksana Tugas Ketua Sub Komite LLAJ KNKT, Ahmad Wildan mengatakan terdapat tiga poin rekomendasi hasil investigasi yang dilakukan selama satu pekan.

"Kata kunci perbaikan di Transjakarta ini ada tiga, pertama yang harus dilakukan yang harus dilakukan manajemen ada quick win-nya," kata Wildan di kantor PT Transjakarta, Rabu (22/12/2021).

Poin pertama berupa safety action atau quick win Ini meliputi 11 langkah, meliputi penerapan prosedur fit to work dan alkohol check (random) kepada pengemudi sebelum bekerja.

Penugasan kembali petugas petugas pembantu pengemudi, penugasan pengemudi langsir untuk menyediakan waktu istirahat bagi pengemudi utama, perbaikan skema rencana operasional.

Menyempurnakan sistem manajeman keselamatan (SMK) Transjakarta dan mengimplementaskan baik internal maupun eksternal kepada mitranya, pelaksanaan risk journey pada pengemudi.

Perbaikan peningkatan fasilitas istirahat bagi pengemudi, upgrading pengemudi secara berkala bertahap, pemeriksaan random penggunaan obat obatan terlarang serta minuman keras pada pengemudi.

Larangan penggunaan telepon seluler dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi bagi seluruh pengemudi bus Transjakarta, peningkatan supervisi di lapangan.

"Kedua, ini yang paling penting bahwa lintasan Transjakarta kan di dalam koridor dan harus aman. Saat ini beberapa hazard (bahaya) dan risk (risiko)," ujarnya.

Wildan menuturkan dalam poin kedua ini perlu adanya road hazard mapping (RHM) atau pemetaan bahaya dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

Pemetaan dari BPTJ itu nantinya disampaikan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta guna mencegah kasus kecelakaan bus Transjakarta, terlebih yang sampai merenggut korban.

"BPTJ ini membuat RHM apa yang harus dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta, apa yang harus dilakukan Transjakarta. Ini kata kuncinya dari keluaran study yang akan dijalankan BPTJ," tuturnya.

Wildan mengatakan poin ketiga yang tidak kalah penting adalah pihaknya merekomendasikan agar PT Transjakarta membentuk satu divisi baru untuk mengelola manajemen risiko.

Divisi ini bertugas mengaudit dan memastikan seluruh aspek keselamatan berjalan, termasuk menentukan sanksi atas pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan.

"Agar ditambah satu slot departemen yang khusus menangani yang kedudukannya setingkat dengan direktorat atau dipimpin oleh seorang direktur di bawah direktur keamanan," lanjut Wildan.

Meski di satu sisi PT Transjakarta juga bertugas sebagai operator bus, menurut Wildan pembentukan divisi baru untuk memastikan sistem penjamin keselamatan itu tidak masalah.

"Jadi itu apakah itu jadi operator Transjakarta, apakah mitra dan sebagainya itu enggak ada masalah. Yang penting standar dan SOP-nya konsisten dijalankan," lanjut Wildan. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com)