Jumat, 3 Oktober 2025

Dapat Rp 10 Miliar, MUI DKI Bantah Dana Hibah Jadi Motif Bentuk Tim Siber Lawan Buzzer Serang Anies

Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar membantah wacana membentuk cyber army menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

Editor: Wahyu Aji
Tribunnews/Irwan Rismawan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Anies Baswedan diperiksa KPK selama 5 jam sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 dengan tersangka Yorry Corneles Pinontoan. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta juga mendapatkan hibah dari Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 7,9 miliar.

Terkait pembentukan tim siber, Riza menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Karena Riza yakin, seluruh kegiatan dan program yang dibuat oleh organisasi masyarakat, terlebih Majelis Ulama Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Itu semua hak Ormas (Organisais Masyarakat MUI) kami persilakan dan kami yakin semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," kata Riza.

Riza mengatakan, saat ini seluruh ormas sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dan dia merasa yakin pembentukan tim siber tidak ada urusannya dengan politik di DKI.

Karena menurut Riza, pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah secara serentak masih lama.

"Jadi tidak ada urusan (dengan) politik di DKI Jakarta ini, kita tau pilpres, pileg, pilkada masih 2024," tutur dia.

MUI DKI Jakarta Jangan Cawe-cawe

Rencana MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk melindungi Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer menuai sorotan dan polemik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan acungan jempol saat ditanya awak media soal Formula E di Pendopo Balai Kota DKI, Selasa (16/11/2021)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan acungan jempol saat ditanya awak media soal Formula E di Pendopo Balai Kota DKI, Selasa (16/11/2021) (Nur Indah Audina/TribunJakarta)

Sementara itu Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengingatkan MUI DKI Jakarta untuk tidak perlu ikut-ikutan membela Anies.

Terlebih, MUI merupakan lembaga keagamaan, bukan sebuah organisasi politik.

"MUI DKI Jakarta tidak usah ikut campur urusan Anies, nanti bisa dituduh bermain politis," ucap Ujang Komarudin, Senin (22/11/2021).

"Tak bagus MUI DKI cawe-cawe soal Anies yang diserang buzzer," sambungnya.

Baca juga: Anwar Abbas Tak Masalah MUI DKI Bentuk Tim Siber

Anies sebagai kepala daerah, Ujang menilai, seharusnya memiliki tim sendiri yang bisa melawan para buzzer.

Sebab, para buzzer itu acap kali mencari-cari kesalahan dari kebijakan yang dibuat Anies selama memimpin Jakarta.

"Bukan MUI yang mestinya buat cyber army, tali tim Anies sendiri. MUI tidak perlu membela-bela Anies, biar yang bela Anies pasukannya sendiri," ujarnya saat dihubungi.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved