Imbas Aksi Aliansi Buruh dan Mahasiswa, Polisi Tutup Dua Ruas Jalan Sekitaran Istana Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya menutup dua ruas jalan di sekitaran Istana Negara pada, Kamis (28/10/2021).

Hal itu dilakukan menyusul adanya aksi yang digelar oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi Mahasiswa dalam mengevaluasi 2 tahun kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Adapun dua ruas jalan yang ditutup yakni sekitaran Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat dan dari arah Stasiun Gambir menuju Istana Negara atau tepatnya di ruas jalan Medan Merdeka Utara.

"Penutupan hari ini, sekitaran Patung Kuda, depan gedung Sapta Pesona, kemudian dari Harmoni sama dari arah Gambir ke arah Istana Negara," kata Sambodo kepada awak media di kawasan Patung Kuda, Kamis (28/10/2021).

Kendati begitu, Sambodo belum bisa memastikan penutupan itu dilakukan berapa lama.

Sebab kata dia, hal itu masih kondisional melihat situasi yang ada di lapangan.

"Belum tahu, mungkin sampai sore, mungkin nanti semua sifatnya situasional menunggu pergerakan di lapangan," tukasnya.

Baca juga: 1.955 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Aksi Buruh di Istana Negara

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, ribuan personel gabungan dari TNI-Polri telah bersiaga mengamankan ruas jalan.

Terlihat, ruas jalan Medan Merdeka Barat sudah ditutup aksesnya oleh pihak kepolisian dengan menggunakan barikade kawat berduri.

Tak hanya itu, polisi juga menyiagakan dua unit mobil water canon serta satu unit mobil pengurai massa (Raisa).

Terpantau saat ini kondisi lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat sangat lengang dari pengendara, seluruhnya diminta untuk mengambil jalur alternatif.

Saat berita ini ditayangkan, massa aksi yang sebelumnya berkumpul di kawasan IRTI Monas, kini sudah mulai bergerak menuju kawasan Patung Kuda.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda

Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar aksi di depan Istana Negara, pada Kamis (28/10/2021) ini.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, dalam aksi yang digelar hari ini akan berfokus pada evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam keterangannya, dikutip Kamis (28/10/2021).

Aksi ini sendiri, kata Nining akan digelar mulai pukul 11.00 WIB dengan titik kumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dari situ para masa aksi melakukan longmarch hingga ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.

Selain KASBI, kata Nining, elemen buruh lain yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Nining menjelaskan, dalam aksi hari ini pihaknya akan membawa setidaknya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Dalam aksi ini juga, mereka mendesak Pemerintah untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat.

Dia menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.

"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.

Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.

Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.

"Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan," katanya.

Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.