Fritz Siregar: Kampanye Serentak Putaran Kedua, 375 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan

“Terkait penyebaran hoaks dan disinformasi, perlu disadari potensi konflik di Pilkada akan cukup besar, sehingga bagi media yang terdaftar bisa memberi hak jawab tapi jika tidak terdafar maka pertanggungjawabannya menjadi bias. Ini menjadi persoalan meskipun tetap bisa dilakukan upaya hukum juga. Namun, ‘bola’ ada di Dewan Pers untuk memberi sanksi tegas,” paparnya.

Demi penyelenggaraan pilkada yang sukses, BIN uga telah memetakan dan mengantisipasi daerah zona merah penyebaran Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada.

Pemetaan ini berguna untuk dilakukan protool kesehatan yang ketat demi menghindari lonjakan kasus Covid-19.

“Kami melakukan pemetaan ini seiring dengan permintaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ikut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan di 270 Kabupaten/Kota Provinsi,” jelas Wawan.