Sejumlah Orang Tua Demo di Kantor Wali Kota Depok Tuntut Kuota untuk Siswa Miskin Ditambah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Puluhan orang tua siswa siang ini menggelar aksi demo di Kantor Wali Kota Depok.

Mereka menuntut kejelasan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang dianggap kurang maksimal.

Koordinator aksi, Roy Pangharapan, mengatakan pihaknya menuntut agar seluruh siswa dapat diterima di sekolah negeri yang ada di Kota Depok.

"Kasusnya mereka melanggar Pancasila dengan menolak siswa miskin, alasannya gak jelas. Ini kan jalur miskin, jalur miskin kok ditolak tanpa alasan yang jelas. Alasannya apa kami pengen tahu," ujar Roy di Kantor Wali Kota Depok, Pancoran Mas, Kamis (2/7/2020).

• Baca: KPAI Minta Anies Baswedan Hentikan PPDB DKI, Arist Merdeka Sirait: Anak Stress, Ada Coba Bunuh Diri

• Baca: PPDB Jakarta 2020 Jalur Prestasi Dibuka, Akses ppdb.jakarta.go.id, Berikut Tata Cara Pendaftarannya

Selain tanpa alasan yang jelas, Roy berujar tak ada solusi yang diberikan oleh pihak sekolah.

Lanjut Roy, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kuota untuk siswa tidak mampu di setiap minimal adalah 20 persen.

"Kami menuntut agar seluruh siswa ini bisa diterima karena menurut Permendikbud kan harusnya minimal 20 persen, 30 persen boleh gak? Lalu kenapa mereka mengunci diangka 20 persen," ucapnya.

Roy berkata sudah ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang menemui pihaknya.

"Sudah ada tadi yang menemui kami, mereka menerima keluhan kami. Akan kami pantau terus ke-depannya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Puluhan Orang Tua Demo di Kantor Wali Kota Depok Tuntut Kuota Siswa Miskin