Dr Kemal: Masyarakat Lebih Selektif Memilih Informasi Hindari Berita Provokasi di Tengah Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah sebulan wabah virus Corona (Covid-19) telah melanda republik ini. Namun di tengah kesulitan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah ini masih saja ada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks dan provokasi. 

Hasutan, provokasi dan ajakan untuk melakukan anarki tentunya menjadi problem di tengah pandemi ini. Karena itulah, masyarakat harus didorong untuk cerdas mengenali informasi dan tidak mudah terprovokasi.

Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Mohammad Kemal Dermawan. M.Si menyarankan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih informasi yang ada dan menghindari berita-berita yang berisi provokasi yang tentunya bisa merugikan bangsa ini di tengah pandemi Covid-19.

“Masyarakat harus bisa memilih berita yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti berita himbauan dan sosialisasi kebijakan dari Pemerintah. Di lain pihak, Pemerintah bersama pihak terkait lainnya juga harus aktif melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan suatu informasi yang belum jelas kebenarannya dan senantiasa mengkonsumsi berita-berita atau informasi tandingannya,” ujar Dr. Mohammad Kemal Dermawan, Kamis (16/4/2020).

Terkait hal ini, menurut Dr. Kemal status sosial masyarakat secara umum juga telah membedakan kemampuan warga masyarakat dalam menyeleksi konten berita dan dalam memilih sumber berita. Apalagi kemudian jika dikaitkan dengan nasib kehidupan mereka.

“Contohnya, masyarakat dalam tingkat status sosial dan ekonomi yang rendah, ketika menerima informasi tentang kondisi ‘lock down’ dan lalu dikaitkan dengan ‘penghasilan’ mereka sehari-hari yang akan terdampak. Hal ini bisa membuat masyarakat menengah kebawah lebih mudah terprovokasi dengan berita-berita yang terkait akibat dampak 'lock down' tersebut karena itu menyangkut kehidupan mereka,” jelas mantan Kepala Departemen Kriminologi UI tersebut.

Dr. Kemal mengatakan bahwa hal seperti adanya berita provokasi tersebut tentu akan lebih sulit terjadi kepada masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.  Karena masyarakat kelas ini memiliki kemampuan bertahan hidup secara ekonomi yang berbeda dengan warga masyarakat dengan status sosial dan ekonomi rendah.

“Sehingga masyarakat yang status sosial ekonomi yang lebih tinggi ini tidak mudah terprovokasi. Karena mereka tentunya akan menyeleksi berita yang mengajak kedamaian dan mana berisi yang ajakan melakukan anarkis. Karena kalau mereka memilih berita yang mengajakkan anarki tentu malah akan merugikan mereka sendiri nantinya,” kata Dr. Kemal.

Selain itu menurutya tentu juga akan ada kelompok masyarakat yang mudah terhasut oleh berita-berita provokasi terkait dengan adanya pelarangan sementara ibadah di tempat ibadah seperti masjid, gereja dan lain sebagainya

“Hal ini bagi warga masyarakat yang tidak dapat menyikapinya secara bijak akan menjadi sumber bagi ajakan melakukan anarkis sebagai bentuk perlawanan terhadap larangan beribadah. Padahal maksud sebenarnya bukan itu, melainkan pelarangan orang berkumpul di tempat ibadah untuk memutus rantai penyebaran virus, tapi ibadah di rumah kan tetap bisa dan tidak ada larangan,” jelasnya.

Disamping itu Dr. Kemal mengungkapkan bahwa masyarakat bisa diajak dan dihimbau untuk tidak terlalu cepat meneruskan (memforward) berita atau informasi diterima apalagi jika belum terbukti kebenarannya. Pemerintah pun menurutnya juga bisa merangkul para tokoh masyarakat untuk menyampaikan hal ini.

“Karena berita atau informasi itu yang tidak benar akan cepat meluas dan berpengaruh pada orang banyak. Maka tokoh masyarakat juga harus dilibatkan untuk senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat melalui medsos dan media lainnya untuk selalu mengingatkan warganya untuk tidak mudah percaya dengan berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya,” kata Dr. Kemal.

Oleh sebab pria yang juga menjadi anggota Senat Akademik Universitas Indobesia ini menyarankan agar para tokoh masyarakat dapat menggunakan media yang ada seperti Website komunitas atau WhatsApp Group (WAG) untuk dijadikan sarana komunikasi dengan warga.

“Web komunitas WAG dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi bagi tokoh masyarakat dan tokoh bangsa dengan warga masyarakat untuk mengkaji kebenaran berita atau informasi yang  diperoleh serta mempersiapkan tindakan antisipasinya,” tuturnya.

Pemerintah sendiri, menurut Dr. Kemal juga bisa melakukan berbagai upaya lain untuk menangkal sebaran informasi provokatif di masyarakat khususnya yang melalui dunia digital dengan melakukan 'patroli cyber'.