Tiga Ormas Islam Bakal Geruduk Kedubes India Besok
Kendati demikian, ia menuturkan, pihak polisi belum menetapkan jumlah personel yang bakal diterjunkan di aksi tersebut.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar India, Jakarta pada besok hari, Jumat (6/3/2020).
Diketahui, aksi itu bakal digelar tiga ormas Islam yaitu Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Mereka menutut tindakan diskriminasi umat Islam di India.
"Surat pemberitahuan sudah diterima," kata Yusri kepada awak media, Kamis (5/3/2020).
Kendati demikian, ia menuturkan, pihak polisi belum menetapkan jumlah personel yang bakal diterjunkan di aksi tersebut. Begitu juga soal rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Kedubes India.
Baca: Ditengah Kerusuhan di India, Penduduk Muslim dan Hindu di Jafrabad Sebarkan Pesan Perdamaian
Baca: 5 Fakta Kapil Mishra, Sosok yang Dituding Provokator Pembantaian Umat Muslim di India
Baca: Menteri Agama Kecam Kekerasan Terhadap Muslim di India
Menurutnya, hal tersebut bersifat situasional tergantung dari jumlah massa yang hadir.
"Sifatnya situasional," pungkasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), GNPF-Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI) bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Kedubes India pada Jumat (6/3/2020) mendatang. Mereka menuntut Kedubes India ditutup oleh pemerintah Indonesia.
Ketua Media Center PA 212, Novel Bakmukmin mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman atas persekusi massal kaum muslim India oleh kelompok ekstrimis Hindu di India.
"Benar ada aksi disana Jumat depan. Kami meminta pemerintah untuk segera menutup kedutaan besar India karena telah melakukan pembantaian Muslim di India," kata Novel kepada Tribunnews.com, Sabtu (29/2/2020).
Ia juga menuntut pemerintahan India untuk segera menarik UU Kewarganegaraan yang telah disahkan pada Desember 2019 lalu. Menurutnya, UU tersebut dijadikan oleh kelompok radikal ekstrimis hindu India
sebagai alasan melakukan tindakan preskusi terhadap umat Islam dengan cara menuduh umat Islam India sebagai Imigran Ilegal.
"Sehingga tindakan pembunuhan, penangkapan dan pengusiran umat Islam termasuk didalamnya adalah perusakan dan pembakaran mesjid serta Al Qur'an," tukasnya.
Lebih lanjut, ia mengancam akan membawa puluhan ribuan massa menggeruduk Kedubes India apabila hingga pekan depan tidak ada permintaan maaf kepada dunia.
"Kami meminta pemerintah India menyatakan permohonan maaf kepada dunia dan membantu keluarga korban yang telah dibantai sebelumnya," pungkasnya.
