Sabtu, 4 Oktober 2025

Soal Cawagub DKI, Pengamat Politik: Terlalu Lama Anies Baswedan 'Menjomblo'

Burhanuddin Muhtadi turut menyoroti soal pengumuman Cawagub DKI, menurutnya hal ini harus segera diputuskan karena Anies sudah lama 'menjomblo'

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtadi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtadi turut menyoroti terkait persoalan pengumuman nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yang baru.

Baharuddin menyebut Partai Gerindra dan PKS memang harus menemukan titik temunya.

Mengingat Anies dinilai sudah 'menjomblo' terlalu lama.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program 'Apa Kabar Indonesia Malam' yang dilansir dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Selasa (21/1/2020).

Sebelumnya, Baharuddin menilai lamanya proses menemukan pengganti untuk cawagub DKI ini dikarenakan adanya pertauran soal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Di mana pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

"Sebenarnya ini, terkait dengan aturan soal pemungutan suara, kemudian menyebabkan banyaknya deadlock pada proses pergantian wakil kepala daerah," ujarnya.

s
(YouTube Talk Show tvOne)

Hal ini berbeda dengan peraturan yang berlaku saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu dalam peraturannya, Ahok dapat menunjuk calon wakil gubernur yang akan mendampinginya.

"Ketika Pak Ahok jadi gubernur karena menggantikan posisi Pak Jokowi yang naik kelas jadi presiden, ia dengan mudah mencari wakil gubernurnya yakni Djarot Saiful Hidayat," jelasnya.

"Karena pada waktu itu PP nya lain kan, dia menunjuk Djarot meskipun ada Pak Boy Sadikin yang sebelumnya sempat dinominasikan oleh partai PDI-P," ungkapnya.

"Tapi Ahok menunjuk sendiri, dan itu sah saat itu. Namun kalau untuk sekarang kan tidak," imbuh Baharuddin.

Pengamat politik ini kemudian mengatakan bahwa ini merupakan persoalan politik.

"Jadi lagi-lagi ada persoalan politik juga, yang membuat sulitnya kepala daerah memilih wakilnya yang karena ada halangan itu harus digantikan," kata Baharuddin.

Terkait dengan cawagub DKI ini, Baharuddin menyebut ini untuk kepentingan publik.

s
(YouTube Talk Show tvOne)

Sehingga, memang harus dicarikan jalan keluarnya.

"Ini sudah terlalu lama proses Mas Anies 'menjoblo', sejak 18 Agustus 2018," ujarnya.

"Jadi seharusenya memang harus dicari jalan keluarnya, meskipun mau tidak mau tidak bisa zero-sum game, " imbuhnya.

"Karena kalau begitu tidak akan ada wakil gubernur sampai batas akhir Mas Anies 2022," jelasnya.

Melihat adanya pengumuman dua nama cawagub DKI beserta tanda tangan dari pihak PKS menunjukkan akan ada secercah harapan untuk menyudahi kesendirian Anies.

"Artinya dengan kompleksitas masalah Jakarta yang sangat berat, Mas Anies sendirian," ungkapnya.

"Jadi ini yang menurut saya harus dicari titik temunya, memang tidak bisa menyenangkan semua pihak," imbuhnya.

"Tetapi paling tidak ketika Presiden dan Sekjen PKS menandatangani (surat terkait dua nama cawagub DKI) paling tidak ada secercah jalan keluar," ujarnya.

"Yakni supaya deadlock yang selama ini terjadi antara kedua partai (Gerindra dan PKS) segera diakhiri terkait cawagub DKI," jelas Burhanuddin.

Gerindra: Kami Mohon Kebesaran Hati PKS

s
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif (YouTube Talk Show tvOne)

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif buka suara terkait tudingan bahwa Gerindra terlalu terburu-buru dalam mengumumkan nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI yang baru.

Hal ini Syarif sampaikan dalam program 'Apa Kabar Indonesia Malam' yang dilansir dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Selasa (21/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Syarif menjelaskan terkait alasan Gerindra tidak mengindahkan permintaan PKS terkait penundaan pengumuman cawagub DKI

Menurut Syarif, kesendirian Gubernur Anies Baswedan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

Ia mengaku pengumuman ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat DKI Jakarta.

"Namun yang diinginkan PKS misalnya penjadwalan penundaan," ujar Syarif.

"Sepertinya Gerindra tidak dapat mempertimbangkan hal-hal penundaan itu," imbuhnya.

"Karena kalau penundaan itu, publik sudah menunggu," tegasnya.

Syarif juga meminta agar PKS dapat menerima ini dengan kebesaran hatinya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan surat dari PKS berisi dua nama Cawagub DKI kepada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rany Mauliani, Senin (20/1/2020)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan surat dari PKS berisi dua nama Cawagub DKI kepada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rany Mauliani, Senin (20/1/2020) (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

"Kalau PKS meminta kepada kami komitmennya, dan kami meminta kepada PKS kebesaran hatinya," ujar Syarif.

"Yakni untuk sma-sama bagaimana kekosongan Gubernur ini segera terisi," tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra telah mengumumkan dua nama Cawagub DKI Jakarta yang baru di Gedung DPRD DKI, pada Senin (20/1/2020).

Kedua nama tersebut, yakni Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Gerindra juga mengeklaim keputusan ini sudah melalui persetujuan dari PKS.

Hal ini terlihat dari surat persetujuan yang juga telah ditandatangani oleh Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. 

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved