Jokowi Sebut Masterplan Banjir di Jakarta Sudah Ada sejak 1973: Tidak Usah Lah, Ada Ide-ide Baru

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mempunyai satu visi yang sama untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.

Jokowi menekankan pentingnya untuk melakukan pelebaran sungai sebagai upaya pengendalian banjir.

Ia mengatakan, DKI Jakarta mempunyai 14 sungai yang semuanya perlu dilebarkan.

"Jakarta itu ada 14 sungai, bukan hanya Ciliwung saja. Ada Pesanggrahan, Buaran, Mookervart, Kali Cipinang, Kali Sunter, dan lain-lainnya. Semuanya perlu dilebarkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2020), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi melanjutkan, pemerintah pusat dan perintah daerah Jabodetabek harus memiliki satu visi.

Sebab, Jakarta sudah memiliki masterplan penanganan banjir sejak 1973 silam.

Sehingga, ia mengimbau semua pihak yang terkait harus melakukan semua yang sudah ada.

Jokowi menyebut, tak perlu membuat ide baru untuk mengatasi banjir, karena perencanaannya sudah ada.

"Masterplan Jakarta itu sudah ada, sejak tahun 1973. Harus melakukan apa ada semuanya," kata Jokowi.

"Jadi tidak usah lah, ada ide-ide baru. Masterplan-nya udah ada kok," jelasnya.

Jokowi berujar, dirinya tidak mempermasalahkan normalisasi atau naturalisasi yang akan jadi mekanisme pelebaran sungai.

Ia hanya ingin, solusi utamanya yaitu melebarkan sungai Jakarta.

"Sungai semuanya dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi atau naturalisasi silakan, yang penting dilebarkan," ujar Jokowi.

Pernyataan Anies Baswedan soal Normalisasi dan Naturalisasi

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai, normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu disampaikan Anies Baswedan, menanggapi instruksi dari Presiden Jokowi sebelumnya terkait normalisasi dan naturalisasi sungai di Ibu Kota Jakarta.

Sehingga ia meminta pertanyaan normalisasi dan naturalisasi sungai itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Anies menambahkan, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.

Namun, ia menyebut, nantinya Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan dari hulu sampai hilir sungai.

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," kata dia.

Perintah Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Anies Baswedan segera melakukan normalisasi seluruh sungai di Jakarta.

"Perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Sehingga, Jokowi meminta sungai di Jakarta perlu dilakukan normalisasi kembali.

"Ini semuanya saya kira perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," kata Jokowi.

Jokowi meminta sodetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera dirampungkan.

Selain itu, ia juga meminta terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini bisa diselesaikan.

"Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," ungkap Jokowi.

"Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengajak kepala daerah di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir.

"Saya mengajak kita semua evaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana alam dari hulu sampai hilir," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menilai, Indonesia harus memiliki strategi besar jangka pendek, menengah dan panjang dalam menangani masalah banjir ini.

Ia juga meminta kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik.

"Yang saya tahu sperti masterplan ini sudah ada, tapi implementasi perlu lebih detail lagi kerja sama antara antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota," kata Jokowi.

Ia meyakini jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik, masalah banjir yang selalu datang tiap musim hujan ini akan teratasi.

"Sekali lagi bahwa Jakarta sebagai ibu kota bukan berdiri sendiri, tapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat dan Banten," imbuhnya.

"Saya harap semuanya bisa kerja sama dengan baik menyelesaikan masalah banjir," lanjut Jokowi.

Menurutnya, tanpa adanya kerja sama antara berbagai pihak, rencana tersebut tidak akan bisa berjalan baik.

Selain itu, nantinya permasalahan di Jakarta dan sekitarnya tersebut tidak akan bisa terselesaikan jika tidak bekerja sama.

"Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesainnya tidak komprehensif dan tidak bisa selesaikan masalah secepat-cepatnya," tambah Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Ihsanuddin)