Selasa, 30 September 2025

Polemik APBD DKI Jakarta

Heboh Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, William Aditya: Gubernur Anies Amatiran

Anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya menyebut Anies Baswedan sebagai Gubernur yang amatiran. Ini alasannya

Penulis: Muhammad Nur Wahid Rizqy
Editor: Sri Juliati
Youtube Mata Najwa
Anggota DPRD dari partai PSI, William Aditya menyebut Anies Baswedan sebagai Gubernur yang amatiran. Ini alasannya 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengatakan, Gubernur Anies Baswedan adalah gubernur amatiran.

Hal ini ia sampaikan ketika berdialog di acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

Dikutip dari acara Mata Najwa, William mengatakan hal ini setelah ditemukannya rancangan anggaran untuk pengadaan pembelian lem aibon yang berkedok dana pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82,8 miliar.

Selain itu, menurut Wiliam, Anies tidak paham proses penganggaran dengan baik.

“Kenapa saya bilang Anies Baswedan amatiran? karena beliau tidak paham proses penanggaran dengan baik,” ujar William saat di acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

William menerangkan lebih lanjut terkait Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran.

Saat proses perancangan anggaran tersebut, dalam KUA-PPAS, DPRD Jakarta diberikan anggaran sebesar Rp 95 triliun.

Namun ketika rapat pembahasan anggaran tersebut, berubah menjadi Rp 85 triliun.

"Di DPRD, pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS sebesar Rp 95 triliun rupiah, lalu pada hari H pembahasan di Banggar, tiba-tiba turun sebesar Rp 85 triliun, jadi ada kurang Rp 6 triliun,” ujar William

Menurutnya, dalam memperlakukan proses penggadaan barang dana pendidikan Jakarta, Anies Baswedan hanya terkesan memberikan barang mentah ke DPRD.

Proses penyelesaian anggaran pendidikan DKI Jakarta, lanjut William, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di ranah eksekutif.

Realitanya saat rapat dalam pembahasan anggaran, anggota DPRD DKI Jakarta baru diberi tahu akan adanya penggurangan anggaran dari Rp 95 triliun menjadi Rp 89 triliun.

“Jadi Pak Anies Baswedan memberikan barang mentah ke DPRD, harusnya diselesaikan dulu oleh eksekutif."

"Tiba-tiba ini diberikan ke DPRD untuk bersih-bersih lagi dan kami baru diberi tahu kalau ada pengurangan menjadi Rp 89 triliun," imbuhnya.

William juga menyebutkan, dalam proses penganggaran tersebut, tidak ada postur pembelanjaan alias hanya berwujud pendapatan.

Menanggapi pernyataan William tersebut, Kepala Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Amin Subekti angkat suara.

Amin Subekti menerangkan, seharusnya William dan orang-orang yang belum mengerti akan permasalahan ini harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan anggaran.

Ia menyebutkan, anggaran merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ia menjelaskan kalau sampai disebut proses kesepakatan, dalam tahapannya tersebut masih dalam tahap KUA-PPAS dan ditanda tangani bersama dengan eksekutif dan legislatif, produk tersebut masih dalam ranah eksekutif.

"Kalau sampai disebut dengan kesepakatan, tahapannya nanti ya, sampai dengan KUA-PPAS, ditandatangani bersama antara eksekutif dan legislatif untuk sebenarnya baru produknya eksekutif,” kata Amin.  

Di dalam acara Mata Najwa, Najwa Shihab juga mempertanyakan terkait berkurangnya uang Rp 6 triliun.

Menjawab pertanyaan Najwa Shihab tersebut,  Amin menjelaskan, berkurangnya uang sebesar Rp 6 triliun karena TGUPP menerima surat dari Kementerian Keuangan tentang proyeksi pendapatan transfer daerah pada 24 September 2019 

Surat tersebut berisikan tentang pendapatan daerah DKI Jakarta  yang tidak sesuai seperti apa yang dianggarkan di awal.

“Sebenarnya begini, pada tangggal 24 September kita menerima surat dari Kementerian Keuangan tentang proyeksi pendapatan transfer dana daerah, yang tidak sesuai yang dianggarkan di awal”, kata Amin.

Hal tersebut, lanjut Amin, sebagai hal wajar dan normal.

“Jadi ini merupakan hal yang normal saja, karena memang anggaran yang disusun itu kita sampaikan pada tanggal 11 juli 2019,” imbuhnya.  

Ketua TGUPP menyebutkan komponen pendapatan itu ada dua, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Daerah

Ketika sudah mendapatkan angka final dalam pendapatan tersebut, kemudian dilakukan pengaturan.

Menyikapi keterangan Amin, Najwa Shihab bertanya apakah tudingan William kepada Anies itu artinya tidak benar? 

Amin pun menjawab justru yang dilakukan Anies Baswedan itu adalah hal yang profesional.

“Justru itu profesional, mana ada orang yang bisa memprediksikan anggaran detik demi detik, Juli dengan bulan sekarang itu persis sama,” tegas Amin.  

Sebelumnya William Aditya Sarana mengunggah sejumlah temuan ganjil di akun Twitter-nya terkait dengan dana anggaran pendidikan Jakarta Barat yang mencapai Rp 82 miliar.

Anggaran tersebut tertulis untuk pembelian lem aibon 37.500 orang x 12 bulan.
Sontak hal tersebut menimbulkan keramaian di tengah masyarakat.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan