Reaksi Sutiyoso saat Ditanya Anggaran Pengadaan Lem Aibon Capai Rp 82,8 Miliar
Mantan Kepala BIN itu mengaku terkejut anggaran untuk pengadaan lem bisa mencapai angka miliaran Rupiah
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ikut menanggapi adanya usulan anggaran pengadan lem Aibon mencapai Rp 82,8 miliar di dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Mantan Kepala BIN itu mengaku terkejut anggaran untuk pengadaan lem bisa mencapai angka miliaran Rupiah.
Baca: Istri Nyaris Dimangsa Ular Piton, Suami Lakukan Aksi Ini untuk Selamatkan Belahan Jiwa
"Aku kaget aja, kok lem segitu anggarannya," kata Sutiyoso yang biasa disapa Bang Yos kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
"Nggak tahu ngitung untuk apa, itu bisa aja salah administrasi. Anggaran itu kan memang diatur bersama-sama dengan Dewan (DPRD)," tambah dia.
Dia mengatakan, saat membahas bersama seluruh dinas terkait, dirinya tidak segan mengingatkan anak buahnya agar bekerja jujur dalam mengurus anggaran.
"Aku itu setiap kali urusan kaya begini mesti tak kumpulin semua, tak kasih tahu, lihatlah di televisi itu menjadi pesakitan KPK, bayangin kalau itu kamu, bayangin aja. Karena itu, istrimu anak-anakmu itu habis semua masa depannya jadi janganlah saya kira," ucap Bang Yos.
Sebelumnya diberitakan, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani membenarkan ada usulan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
Menurut Agus, usulan itu sifatnya hanya sementara sampai rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) diinput sekolah.
Agus juga menjelaskan, pihaknya menginput data sesuai dengan pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni sebesar Rp 82,8 miliar.
"(Anggaran) dihitung per jumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," kata Agus.
Usulan anggaran pengadaan lem aibon itu viral setelah anggota DPRD DKI William Aditya Sarana mengunggah usulan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.
Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan soal belum bisa diaksesnya dokumen RAPBD DKI 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.
Baca: 3 Jenis Bencana yang Siap Mengancam Wilayah Kabupaten Sukoharjo di Musim Penghujan
Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.
"Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya pada Selasa lalu.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Sutiyoso Kaget Anggaran Pengadaan Lem Aibon Dalam RAPBD DKI 2020 Capai Rp 82,8 Miliar
Penjelasan Disdik DKI
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh mengatakan, penyusunan anggaran yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah di ibu kota.
"Kami di Disdik selalu ingin memastikan bahwa penyusunan anggaran yang dilalukan masing-masing sekolah harus dilakukan sesuai kebutuhan," ucapnya, Rabu (30/10/2019).
"Proses (penyusunan anggaran) melibatkan banyak pihak. Mulai dari Kepala Sekolah, para Wakil Kepsek, hingga para guru juga harus terlibat sehingga betul-betul sesuai perhitungan dan semua juga tahu termasuk para orang tua murid," tandasnya.
Pernyataan Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentunya sangat bertolak belakang dengan sejumlah temuan anggaran yang diungkap oleh PSI.
• Narkoba Jadi Barang Bukti Terbanyak yang Dimusnahkan Kejari Jakarta Barat
• PSI Sebut Anggaran Pengadaan Pulpen Capai Rp 124 Miliar, Kasudisdik Jaktim: Saya Nggak Ingat Datanya
Di mana salah satu anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana sempat mengungkap anggaran pengadaan lem aibon yang menelan biaya hingga Rp 82 miliar.
Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta.
Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya.
"Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.
"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?" tambahnya.
Tak sampai di situ, ia pun turut menyoroti anggaran pengadaan bolpoin oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 123,8 miliar.
"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).
Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu.
"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Dionisius Arya Bima Suci)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Dinas Pendidikan DKI Jakarta Klaim Anggaran 2020 yang Diajukan Telah Sesuai Perhitungan
Anies Baswedan salahkan program e-budgeting era Ahok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.
Baca: Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Ini Penjelasan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak kelemahan.
Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI Jakarta harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.
"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Untuk mengatasi kinerja sistem yang dianggap kuno, Anies mengaku sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih.
Ia pun menargetkan, sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting warisan Ahok.
"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," kata Anies.
Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.
Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.
Seperti diketahui, sejumlah anggaran yang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI.
Salah satunya soal anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 83,8 triliun yang diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.
Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta.
Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya.
"Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.
• Jawaban Idham Aziz saat Ditanya Soal Penyelesaian Kasus Novel Baswedan
• Kriss Hatta Senyum-senyum Anthony Hillenar Jalani Sidang, Pakar Ekspresi Ungkap Kondisi Kejiwaannya
• Kisah Aiptu Nur, Polantas yang Bantu Bapak Antar Jasad Anaknya karena Tak Ada Biaya Sewa Ambulans
"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?" tambahnya.
Tak sampai di situ, ia pun turut menyoroti anggaran pengadaan bolpoin oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 123,8 miliar.
"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).
Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu.
"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Dionisius Arya Bima Suci)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin Capai Miliaran Rupiah, Anies Salahkah Sistem e-Budgeting Warisan Ahok
