Yuddy Chrisnandi Tidak Bisa Hadiri Rapat Dewan Pakar Partai Golkar Hanya Sampaikan Pokok Pikiranya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar RI untuk Ukraina, Armenia & Georgia yang juga Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Prof.Dr.H. Yuddy Chrisnandi, melayangkan surat yang berisikan pokok pandangan dan sarannya kepada Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bpk. Dr (HC) HR Agung Laksono, sehubungan dengan ketidakhadirannya di rapat Dewan Pakar Partai Golkar yangdigelar tanggal 2 Juni 2018 .

"Merujuk pada Undangan rapat Dewan Pakar Partai Golkar tanggal 2 juni 2018, saya mohon maaf sebesarnya belum dapat hadir di tanah air mengingat penugasan saya selaku Duta Besar yang memerlukan Ijin khusus dari Presiden up.Menlu untuk meninggalkan wilayah akreditasi." Demikian bunyi surat dari Yuddy Chrisnandi yang sempat beredar.

Dalam suratnya tersebut, Yuddy Chrisnandi juga menulis lengkap masukan untuk dibawa dalam rapat Dewan Pakar Partai Golkar, :

Berikut surat Yuddy Chrisnandi:

Kepada Yang Terhormat

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar

Bpk. Dr (HC) HR Agung Laksono

u.p

Sekretaris Dewan Pakar

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Berikut beberapa pandangan dan saran saya sebagai bahan Diskusi , sebagai berikut :

1. Terkait dapat Tidaknya Wakil Presiden saat ini untuk dicalonkan kembali menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Jokowi : Mengingat Ketua Umum dan jajaran DPP Golkar sudah mengambil sikap politik mendukung Presiden Jokowi untuk periode kedua, dan mengingat Presiden Jokowi masih menghendaki untuk berpasangan dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, maka sebaiknya posisi Partai Golkar Pro-Aktif menggunakan seluruh sumberdaya jaringan Lobby nya untuk memenangkan Judicial Review di MK agar polemik masa jabatan Wapres yang sudah 2 kali pada periode berbeda dapat dibenarkan secara Konstitusi untuk mencalonkan kembali mendampingi Presiden Jokowi, guna kepentingan Stabilitas Politik Nasional, kesinambungan Kebijakan Pemerintahan dan Persiapan Regenerasi Kepemimpinan Nasional yang "Smooth" khususnya dalam mempersiapkan Kader Golkar menjadi Presiden pada masa berikutnya.

2. Jika hasil Judicial Review MK Tidak membenarkan pencalonan kembali Bapak M Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden, Partai Golkar sebagai lokomotif dan Pioneer Demokrasi harus mengajukan Calon Wakil Presiden dari kader terbaik Partai Golkar, utamanya adalah Ketua Umum Partai Golkar Ir.Airlangga Hartarto sebagaimana sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Sebagai Partai pendukung Pemerintah yang sudah mendeklarasikan Dukungannya kepada Presiden Jokowi untuk periode kedua, perlu memahami suasana kebatinan Beliau. Untuk itu, Partai Golkar dapat mengajukan lebih dari satu nama selain Ketua Umum Partai Golkar kepada Presiden Jokowi sebagai alternatif calon Wapres dari Partai Golkar.

3. Sebagai Partai Besar, berpengalaman, memiliki akar yangkuat,Visioner dan kaya akan kader yang berkualitas-berintegritas, Golkar harus memiliki Harga Diri dan posisi Tawar Politik yang tinggi dalam menentukan proses politik dan penyusunan kekuasaan Pemerintahan. Sekiranya pemikiran ke 2 diatas diabaikan, maka demi kepentingan Nasional dan kemajuan kehidupan Bangsa kedepan , Partai Golkar kiranya harus mempertimbangkan untuk membangun Koalisi Kebangsaan dengan kekuatan Partai Politik lainnya untuk mengajukan kader Terbaik Partai Golkar yang paling siap saat ini untuk menjadi Calon Presiden Republik Indonesia ke 8 yaitu Bapak M Jusuf Kalla atau Ir.Airlangga Hartarto.

4. Jika Partai Golkar masih ragu dengan kekuatan kadernya sebagaimana pemikiran ke 3 diatas, maka Konvensi Nasional Calon Presiden Partai Golkar dapat diadakan sebagaimana pernah kita lakukan pada tahun 2004.

5. Belajar dari pengalaman sejarah politik perubahan kekuasaan, Partai Golkar harus mampu memposisikan diri sebagai Kekuatan Politik yg dibutuhkan oleh Pemerintah. menang atau kalah posisi pilihan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung/didukung Partai Golkar, Golkar harus tetap masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan yang baru. DPP Partai Golkar harus memiliki Fleksibilitas politik yang tinggi dalam bermanuver dan mengambil keputusan politik.

6. Seluruh jajaran dan kader utama Partai Golkar di tingkat Pusat. agar fokus pemenangan Pileg sebagai prioritas utama. Tidak semua Daerah pemilihan memiliki Preferensi yang sama dengan pilihan politik pencalonan Presiden. DPP Partai Golkar harus cermat mengutamakan keselamatan kader2 Calegnya yang berjuang di dapil yang berbeda pilihan politik untuk dapat menang. Utamakan meraih kemenangan Pileg sebesar-besarnya. Konsolidasi dan soliditas Partai sangat penting. Dengan kemenangan sebagai Partai Terbesar di DPR nantinya, posisi Tawar untuk menempatkan kader2 Golkar di Kabinet dan posisi eksekutif lainnya sangat terbuka luas.

Sekian pokok2 pikiran saya, semoga bermanfaat untuk Partai Golkar. Selamat menunaikan ibadah ramadhan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat Nya bagi kita semua. 

Kyiv-Ukraina, 1 juni 2018

Prof.Dr.H.Yuddy Chrisnandi,ME