Ombudsman RI: Kami Lembaga Damai, Rekomendasi Itu Senjata Terakhir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait penataan kawasan Tanah Abang kepada Pemprov DKI pada Senin (26/3/2018) lalu.

Muncul isu Anies Baswedan dibebaskan sebagai Gubernur DKI jika tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman.

Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala menjelaskan butuhk proses yang panjang untuk mengeluarkan rekomendasi. Pihaknya mengutamakan proses mediasi sebagai penyelesaian masalah.

"Sebelum sampai ke rekomendasi kami akan usahakan mediasi dulu. Ketika pihak terlapor dalam hal ini Pemprov DKI juga kekeh dengan berbagai alasan, akan kami keluarkan senjata terakhir, rekomendasi yang sesuai UU itu mengikat dan final. Jadi masih panjang sekali," ucap Adrianus di kantornya, Selasa (27/3/2018).

Baca: Polisi Hentikan Sementara Penyelidikan Kasus Penutupan Jalan di Tanah Abang Selama 60 Hari

Menurut Adrianus, sejak dikeluarkan LAHP dibutuhkan waktu 60 hari untuk meningkatkan ke rekomendasi.

Hal ini pun jika Pemprov DKI sama sekali tidak melakukan saran tindakan korektif Ombudsman.

"Jadi sebenarnya masih bisa didiskusikan. Ombudsman adalah lembaga yang damai jadi kalau belum bisa ya diskusikan. " kata Adrianus.

"Tapi kalau tidak mau, kami ke fase berikutnya yang lebih serius. Tapi tetap utamakan mediasi dulu, duduk bersama," tambahnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menanggapi pernyataan perihal dirinya berpotensi dibebastugaskan.

Ia menilai Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tidak memiliki otoritas untuk menentukan persoalan rekomendasi.

"Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan perwakilan Ombudsman, dingat-ingat ya ini perwakilan Ombudsman RI bukan dari Ombudsman. Karena itu ada dua hal berbeda ini adalah perwakilan, yang memiliki otoritas siapa? Kita akan pelajari dan kita senang bahwa perwakilan akhirnya aktif, akhirnya terlibat," ujar Anies, Selasa (27/3/2018).