Sabtu, 4 Oktober 2025

Banjir Cipinang Melayu, Pemprov DKI Kebut Pembangunan Sheetpile Kali Sunter

Teguh Hendrawan mengatakan, salah satu penyebab banjir di kawasan tersebut lantaran normalisasi Kali Sunter yang belum rampung.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Kompas.com/Robertus Belarminus
Permukaan air di Kali Sunter di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, meluap, Minggu (19/2/2017). Banjir pun menggenangi sejumlah pemukiman warga yang dekat dengan Kali Sunter, paling dalam 1,5 meter. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banjir dengan ketinggian dari 60 Sentimeter sampai satu setengah meter melanda kawasan Cipinang Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (20/2/2017).

Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan mengatakan, salah satu penyebab banjir di kawasan tersebut lantaran normalisasi Kali Sunter yang belum rampung.

"Cipinang Melayu kan Kali Sunter ya. Jadi kita dapat informasi bahwa ada tanggul di Bekasi yang jebol di perumahan Vila Nusa Indah itu, jadi sekarang kayak laporan tadi setengah jam yang lalu memang di Cipinang Melayu masih ada ketinggian kurang lebih sekitar 1,2 meter-an," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Dirinya menjelaskan, hunian yang ada di bantaran kali juga menyebabkan banjir.

"Memang ini program normalisasi Kali Sunter yang memang belum rampung sama seperti Kali Ciliwung, tapi kita udah berkoordinasi supaya kita segera lakukan percepatan untuk pembangunan sheetpile-nya," kata Teguh.

"Makanya saya bilang pencapaian di tahun keempat ini ya kurang lebih sekitar 40 persen lah. Masing-masing seperti data di Bukit Duri kemarin itu masih ada kurang lebih 4 RT di RW 12 yang memang kita belum bisa relokasi," katanya.

Lebih lanjut Teguh mengatakan, alasan lain pihaknya belum bisa melakukan relokasi karena ketersediaan rumah susun (rusun) yang terbatas menjadi kendala normalisasi.

"Pak Gubernur sudah jelas-jelas mengeluarkan statement tanpa rumah susun tidak boleh direlokasi. Ya kan? Terus kemudian menyangkut masalah (hak kepemilikan), kan namanya program normalisasi seperti Bidara Cina kan ada warga yang menolak untuk dibebaskan. Ya ini masih juga berproses di PTUN," kata teguh.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved