Ketika Warga Kritisi Program KJP Plus Anies-Sandi

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki tiga program unggulan yang selalu dipaparkan dalam kampanye.

Satu dari tiga program unggulan tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus.

KJP plus merupakan program yang mengintegrasikan KJP yang ada sekarang ini dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat.

Selama ini warga Jakarta yang telah menerima KJP tidak boleh mendapatkan KIP, maupun sebaliknya.

Dengan KJP plus, selain menerima bantuan pembayaran SPP dan barang-barang kebutuhan sekolah, siswa juga mendapatkan bantuan tunai.

Namun saat kampanye di wilayah di Jalan Kecapi 1, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (23/12/2016) kemarin salah seorang warga mempertanyakan program KJP Plus tersebut.

Warga bernama Ariesto mempertanyakan pengawasan bantuan tunai pendidikan.

"Di KJP plus itu kan dapat bantuan tunai. Bagaimana bapak menjamin KJP plus bakal sesuai dengan target?" kata Ariesto.

Selain itu warga lainnya juga mempertanyakan cara Anies meingkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Jakarta.

Apalagi, tidak ada tolak ukur yang jelas mutu pendidikan dikatakan baik.

"Bagaimana meningkatkan kualitas sekolah yang tadinya biasa saja jadi bagus, dan yang bagus semakin bagus?" tanyanya.

Masalah pengawasan bantuan tunai pendidikan hingga kini memang belum terpecahkan. Oleh karenanya bantuan KJP yang dirancang pemerintahan sebelumnya sifatnya barang.

Mendengar pertanyaan tersebut Anies tidak menjawab konkrit. Ia hanya mengatakan jika bantuan tunai yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah anak.

Bantuan tunai diberikan untuk menunjang pendidikan anak seperti pembayaran les, dan sebagainya.

"Kami akan memberikannya dua kali dalam setahun, di awal semester," ujar Anies.

Selain itu menurut Anies bantuan tunai akan diberikan menyesuaikan dengan kalender pendidikan, seperti pada awal semester.

Pada masa tersebut kebutuhan pendidikan sangat tinggi, dan orang tua akan memprioritaskan bantuan tunai tersebut untuk kebutuhan sekolah.

Dengan seperti itu, maka penyelewengan bantuan pendidikan dapat diminimalisir.

Sementara itu, terkait peningkatan mutu pendidikan, salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan pada guru.

Selain itu juga dengan merotasi kepala sekolah per 6 bulan.

"Kepala sekolah di sekolah bagus akan dirotasi ke sekolah yang biasa saja, dan kepala sekolah dari sekolah yang biasa akan mengepalai sekolah yang bagus, sehingga dapat saling belajar," katanya.

Menurut Anies cara tersebut sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu ia pernah terapkan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehingga, berhasil tidaknya program pendidikan tidak diukur dari bagus tidaknya bangunan sekolah.

"Sekolah bagus ditentukan kualitas guru, kalau guru baik sekolah baik. Kedua kepala sekolah, kalau kepalanya baik sekolah baik," kata Anies.