KJP Plus KIP Disebut Serakah, Anies: Itu Perintah Presiden

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan menampik jika rencana program KJP Plus nya yang mengintegrasikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) disebut serakah.

‎Menurutnya warga tidak mampu yang mendapatkan dua program bantuan pendidikan sekaligus KJP dan KIP tidak dapat disebut serakah, lantaran ke dua program itu sanagt berbeda.

"Kita lihat substansinya berbeda. Yang satu sifatnya bantan tunai untuk bantuan anak yang spesifik, yang satu sifatnya non tunai‎," ujar Anies di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu 9/11/2016).

Selain itu menurut Anies, KIP merupakan program pemerintah pusat. Program diberikan berdasarkan instruksi presiden. Oleh karenanya setiap jajaran dibawahnya yakni gubernur mesti menjalanknnya.

"Itu perintah presiden. Presiden membuat surat perintah melalui Perpres. Bagian kita sebagi anak buah melaksanakan karena itu perintah presiden kan? Jadi semua institusi di indonesia berkewajiban melaksanakan‎," paparnya.

Menurut Anies hanya Jakarta yang menolak bantuan KIP. Daerah lainnya yang telah memiliki program pendidikan, tetap menerima KIP sebagai bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.

"Di Sumsel (Sumatera Selatan) jalan kan banyak program pendiikan di mana mana. Engga ada satu pun provinsi yang menolak kecuali di sini (Jakarta)," kata Anies.

Sebelumnya program KJP Plus pasangan calon Anies Baswedan-sandiaga Uno yang mengintegrasikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ‎dinilai tidak baik oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurutnya apabila peserta didik menerima semua program pendidikan (KJP dan KIP) maka terkesan serakah.Lantaran menurut Ahok besaran bantuan peserta didik melalui KJP berdasarkan kajian bank dunia.

"Yang pasti kami mau edukasi masyarakat. Kalau sudah cukup, jangan serakah," ujar Ahok di Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).