Ahok Jawab Kritik Anies Baswedan Disebut Tolak Kartu Indonesia Pintar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi pernyataan rivalnya Anies Baswedan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ahok menjelaskan, besaran yang didapat warga DKI dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah sesuai dengan kajian dari world bank atau bank dunia.

Ahok mengatakan, bila warga DKI juga mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, tidak sesuai kebutuhan.

"Jadi besaran KJP sudah sesuai mencukupi kebutuhan Jakarta sesuai kajian world bank," ujar Ahok saat dihubungi wartawan Minggu (30/10/2016).

Menurutnya, bila warga DKI pemegang KJP kemudian menikmati program Kartu Indonesia Pintar, nilainya menjadi berlebih.

"Kalau di-double KIP, jadi berlebihan, tidak sesuai kebutuhan. Jadi lebih baik disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal,"
katanya.

Sebetulnya, ucap Ahok, bisa saja warga DKI Jakarta juga mendapatkan KIP.

Tapi, menurut Ahok, itu tidak sesuai dengan azas keadilan.

Sebab, pembagiannya akan tidak merata dengan daerah lain yang masih kekurangan atau belum mendapat KIP.

"Bisa saja kalau mau. Azas keadilan tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan," ucap Ahok.

KIP tetap bisa digunakan di sekolah-sekolah Jakarta.

Hanya saja, untuk pemegang KIP yang berasal dari kota di luar Jakarta.

"Iya. Non DKI yang sekolah di Jakarta," imbuh Ahok.

Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan anggaran KJP untuk sekolah negeri, SD/MI/SDLB menerima bantuan sebesar Rp 210.000.

Untuk jenjang SMPN/MTS/SMPLB, siswa mendapat bantuan Rp 260.000.

Adapun untuk SMAN/MA/SMALB bantuannya lebih besar lagi, yaitu Rp 375.000 dan SMKN mendapat Rp 390.000.

Sementara besaran uang jajan maksimal per bulan untuk SD Rp 100.000, SMP Rp 150.000, dan Rp 200.000 untuk SMA.

Penarikan tunai hanya dapat dilakukan per minggu sebesar Rp 50.000 melalui ATM.

Sementara untuk sekolah swasta, SPP akan didebit otomatis ke rekening sekolah.

Sebelumnya, Anies menyalahkan Ahok, menolak menerima KIP masuk ke Jakarta.

Akibatnya, menurut Anies, warga DKI hanya menerima bantuan dana pendidikan dari KJP.

Padahal, Anies menilai jika warga DKI bisa mendapatkan KIP sekaligus KJP, bisa membantu warga untuk dana pendidikan anak.

Sebab, Anies menilai, dana KJP yang diberikan untuk warga masih kurang dari yang ditentukan sekarang.

"Ini (KIP) program Pak Jokowi loh, tapi ditolak Gubernur DKI," kata Anies, Sabtu (29/10/2016) malam.

Anies sebelumnya mengklaim, penolakan KIP untuk dipakai di Jakarta, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saat masih menjabat menteri tersebut, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies.