Pilgub DKI Jakarta
10 Bulan Terakhir, Sandiaga Uno Habiskan Rp 29,3 Miliar untuk Kampanye, Ini Sumber Uangnya
"Sumber dana, semua dari tabungan saya yang saya hasilkan dari sumber-sumber halal dari dunia usaha, mecahin celengan semar," ujar Sandiaga.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sandiaga Uno akhirnya memenuhi janjinya untuk buka-bukaan soal anggaran yang dipakai untuk mendulang elektabilitas (tingkat keterpilihan) pada Pilgub DKI.
Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan PKS itu mengaku menghabiskan uang Rp 29,3 miliar sejak November 2015 sampai September 2016 atau dalam jangka waktu 10 bulan.
Kepada wartawan dalam presentasinya di posko Sandiaga Uno, Jalan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2016), Sandiaga mengatakan 87 persen dari Rp 29,3 miliar (sekitar Rp 24,6 miliar) dihabiskan untuk media observasi, sosial dan akseptabillitas.
Rp 1,9 miliar dihabiskan untuk teritori serta jaringan dan logistik.
"Sumber dana, semua dari tabungan saya yang saya hasilkan dari sumber-sumber halal dari dunia usaha, mecahin celengan semar," ujar Sandiaga dengan nada bercanda.
Selama dua belas bulan menyambangi warga Jakarta, ia mengaku sama sekali tidak menerima bantuan uang dari pihak lain.
Dengan jujur ia mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena tidak ada yang mau menyumbang untuk kader Partai Gerindra tersebut.
Sedangkan mengenai bakal Calon Gubernur DKI Jakarta yang mendampinginya yakni Anies Baswedan, uang yang dikeluarkan mantan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu relatif tidak besar.
Karena Anies Baswedan baru muncul belakangan.
Mengenai Agus Harimurti Yudoyono, ia juga menduga uang yang dikeluarkan mantan anggota TNI AD itu tidak besar.
Calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang sudah mengeluarkan uang cukup besar menurutnya adalah Basuki Tjahaj Purnama alias Ahok, yang berstatus petahana.
Kata dia sang Gubernur DKI Jakarta sudah lebih dari setahun terakhir berkampanye.
"Saya undang juga (Ahok) untuk melakukan hal yang sama, membuka secara transparan jumlah dana didapat dari siapa, digunakan untuk apa demi demokrasi Indonesia yang lebih transparan," katanya.