Ahok dan Menteri Susi Harus Tanggungjawab Jika Reklamasi Berakibat Banjir dan Nelayan Menganggur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memutuskan proyek reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meminta adanya jaminan atas nasib dan kehidupan nelayan bila reklamasi berlanjut.

"Ada kepastian masalah lingkungan tidak menimbulkan bencana, karena itu AMDAL kawasan sangat penting dan menjadi syarat utama," kata Daniel di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Ia mengingatkan AMDAL tersebut tidak bisa hanya untuk per blok saja.

Daniel juga meminta penjelasan mengenai dampak ditutupnya Teluk Jakarta akibat reklamasi.

"Karena air harus diturunkan 3 meter sementara pelabuhan perikanan hanya 4 meter, bagaimana caranya kapal-kapal belasan ribu nelayan ini akan berlabuh?" tanya Politikus PKB itu.

Menurut NCICD, kata Daniel, mereka akan membangun Shipping Lock.

Namun. di satu sisi, nelayan tidak mampu membayarnya.

"Akhirnya pasti nelayan yang katanya mendapat rusun ini harus pindah entah kemana karena tercabut dari matapencahariannya sebagai nelayan," tuturnya.

Ia juga mempertanyakan aliran sungai yang mengalir ke laut bila Teluk Jakarta tertutup.

Bila reklamasi mengakibatkan banjir Jakarta serta ribuan nelayan menganggur, Daniel menegaskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus bertanggungjawab.

"Karena mereka yang secara teknis memberikan izin dan jaminan tidak masalah," katanya.