Ahok Mencak-mencak, Ketua RT/RW Melawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Jajaran Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat meradang. Pasalnya Ketua RW 12 Kebon Melati, Agus Iskandar hendak dipecat oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Mereka bahkan berkumpul di Kantor Sekretatiat RW 12 Kebon Melati guna membahas perihal ini. Para Ketua RT dan RW pun membuat perlawanan kepada orang nomor satu di Jakarta itu.

Wakil Ketua RW 12 Kebon Melati, Poly Siahaya menjelaskan perselisihan awal antara Agus dengan Ahok. Pada Kamis (26/5/2016) jajaran RW diundang DPRD DKI Jakarta untuk menggelar rapat bersama Komisi A. Mereka membahas perihal SK 903 tentang pemberian uang penyelenggara Rukun Warga.

"Setelah rapat itu pak Gubernur (Ahok) mencak - mencak, berniat memecat Ketua RW 12," ujar Polly kepada Warta Kota di Kebon Melati pada Minggu (29/5/2016).

Pada Jumat (27/5/2016) Ahok memerintahkan Lurah Kebon Melati, Winetrin untuk segera mencopot Ketua RW 12 tersebut. Menurut Poly, SK pemecatan Agus baru turun pada Senin (30/5/2016).

"Hasil rapat dengan DPRD soal dana operasional bagi RW yang harus dibatalkan atau kesampingkan," ucapnya.

Diketahui dana operasional untuk Ketua RT sebesar Rp. 975.000 per bulan. Sedangkan untuk Ketua RW mencapai Rp. 1.250.000 per bulan.

"Pak Ahok maunya kami ini melaporkan 3 hari sekali untuk mengurus dana ini. Memangnya kami ini pengangguran apa, cuma dana segitu doang," kata Poly.

Merembet ke soal dana operasional, Agus juga dipecat Ahok lantaran menolak pemberlakuan aplikasi Qlue. Sebab SK 903 / 2016 tersebut membuat jabatan RW berstatus sebagai pegawai Ahok yang dibayar dengan sistem aplikasi Qlue.

"Padahal jabatan RT dan RW di Indonesia selama ini dibangun dengan asas gotong royong dan pengabdian. Aplikasi Qlue ini kan bisa saling pada fitnah," ungkapnya.

Banyak Ketua RT dan RW berdatangan dalam perkumpulan yang digelar hari ini. Bahkan tak hanya dari Tanah Abang saja, ada pula RT dan RW dari wilayah lainnya menyempatkan diri guna membahas persoalan ini.

"Kami akan diskusikan dulu secara bersama - sama, enggak ada demo - demoan," papar Poly.(Andika Panduwinata)