Ahok-TNI Jalin Kerjasama untuk Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung
Sopannya itu masih ada. Harusnya saya hilangkan (kesopanan) dari awal masuk.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Komando Daerah Militer Jaya dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat RI tentang Penggunaan Tanah TNI AD, Kodam Jaya untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.
Penandatangan dilakukan oleh Ahok, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana di Balairung, Balai Agung DKI Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Ahok mengatakan, proyek normalisasi Sungai Ciliwung terhambat, karena dirinya masih terlalu sopan kepada warga Jakarta yang mendirikan bangunan liar di bantaran Sungai.
"Sopannya itu masih ada. Harusnya saya hilangkan (kesopanan) dari awal masuk. Akibat kesantunan ini rumah susun yang kami bangun terlalu sedikit," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).
Lahan untuk pembangunan rumah susun masih minim. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rusun di tanah milik TNI atau Polisi.
Kata Ahok, apabila hal itu dilakukan tidak ada lagi oknum di DKI maupun penghuni rusun yang melakukan jual beli maupun sewa.
"Saya lebih percaya bangun apartemen di tanah TNI, Polri daripada yang DKI beli. Kalau yang di DKI bisa oknum jual beli kalau saya udah nggak jadi gubernur," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Ahok sebut, bila jabatannya berlanjut atau berhenti di tahun 2017, pembangunan rusun dipastikan tetap berlangsung.
"Tapi kalau lanjut, minimal Oktober 2017 udah bangun 70 ribu rusun dan (program) ciliwung lunas di masa saya. Cilwiung yang kita banggakan bisa jadi tujuan wisata. Jakarta lengkap mau main sungai ada, laut ada, kota ada," kata dia.
Sementara itu, Teddy menyatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan pemprov DKI dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah, tertib dan nyaman.
"Kami TNI AD mendukung semua pembangunan yang ada di wilayah DKI. Kami tidak akan jadi penghmbat. Kodam jaya akan mendukung apa yang jadi kebijakan pemda DKI," ucapnya.
